Berita

Susiwijono/Net

Bisnis

Pemerintah Tentukan Tiga Arah Kebijakan Ekonomi Di 2019

RABU, 21 NOVEMBER 2018 | 22:20 WIB | LAPORAN:

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian (Kemenko Eko) mengangkat pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah 2019.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, tema tersebut mendasari tiga arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun depan.

Pemerintah akan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik kemudian menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah tekanan eksternal, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.


"Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menetapkan beberapa program prioritas. Mulai dari proyek strategis nasional, kebijakan satu peta, kawasan ekonomi khusus hingga e-commerce," jelasnya dalam diskusi 'Pencapaian Program Ekonomi Pemerintahan Jokowi & JK' di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (21/11).

"Ada juga sistem nasional keuangan inklusif dan kredit usaha rakyat, ease of doing business, stabilisasi harga, kemitraan ekonomi umat, dan terobosan perizinan melalui online single submission," lanjut Susiwijono.

Dia menambahkan, Indonesia juga akan mempercepat implementasi kebijakan pemerataan ekonomi yang berisikan reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi serta ritel modern dan pasar tradisional.

"Lalu untuk paket kebijakan ekonomi pemerintah baru saja meluncurkan paket ke-16. Paket ini berisi tiga kebijakan meliputi perluasan tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi, dan peningkatan devisa hasil ekspor hasil sumber daya alam," tutup Susiwijono seperti dalam keterangannya. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya