Berita

Susiwijono/Net

Bisnis

Pemerintah Tentukan Tiga Arah Kebijakan Ekonomi Di 2019

RABU, 21 NOVEMBER 2018 | 22:20 WIB | LAPORAN:

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian (Kemenko Eko) mengangkat pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah 2019.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, tema tersebut mendasari tiga arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun depan.

Pemerintah akan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik kemudian menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah tekanan eksternal, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.


"Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menetapkan beberapa program prioritas. Mulai dari proyek strategis nasional, kebijakan satu peta, kawasan ekonomi khusus hingga e-commerce," jelasnya dalam diskusi 'Pencapaian Program Ekonomi Pemerintahan Jokowi & JK' di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (21/11).

"Ada juga sistem nasional keuangan inklusif dan kredit usaha rakyat, ease of doing business, stabilisasi harga, kemitraan ekonomi umat, dan terobosan perizinan melalui online single submission," lanjut Susiwijono.

Dia menambahkan, Indonesia juga akan mempercepat implementasi kebijakan pemerataan ekonomi yang berisikan reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi serta ritel modern dan pasar tradisional.

"Lalu untuk paket kebijakan ekonomi pemerintah baru saja meluncurkan paket ke-16. Paket ini berisi tiga kebijakan meliputi perluasan tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi, dan peningkatan devisa hasil ekspor hasil sumber daya alam," tutup Susiwijono seperti dalam keterangannya. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya