Berita

Susiwijono/Net

Bisnis

Pemerintah Tentukan Tiga Arah Kebijakan Ekonomi Di 2019

RABU, 21 NOVEMBER 2018 | 22:20 WIB | LAPORAN:

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian (Kemenko Eko) mengangkat pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah 2019.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, tema tersebut mendasari tiga arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun depan.

Pemerintah akan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik kemudian menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah tekanan eksternal, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.


"Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menetapkan beberapa program prioritas. Mulai dari proyek strategis nasional, kebijakan satu peta, kawasan ekonomi khusus hingga e-commerce," jelasnya dalam diskusi 'Pencapaian Program Ekonomi Pemerintahan Jokowi & JK' di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (21/11).

"Ada juga sistem nasional keuangan inklusif dan kredit usaha rakyat, ease of doing business, stabilisasi harga, kemitraan ekonomi umat, dan terobosan perizinan melalui online single submission," lanjut Susiwijono.

Dia menambahkan, Indonesia juga akan mempercepat implementasi kebijakan pemerataan ekonomi yang berisikan reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi serta ritel modern dan pasar tradisional.

"Lalu untuk paket kebijakan ekonomi pemerintah baru saja meluncurkan paket ke-16. Paket ini berisi tiga kebijakan meliputi perluasan tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi, dan peningkatan devisa hasil ekspor hasil sumber daya alam," tutup Susiwijono seperti dalam keterangannya. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya