Kebijakan Menko Darmin Neolib Dan Bahaya Bagi UMKM

Paket kebijakan ekonomi keenam belas membuktikan pemerintah berwatak neolib.

Sebab, bidang-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut dilepas dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan kata lain, asing boleh memiliki saham 100 persen atas bidang-bidang ekonomi tersebut.

"Pemerintah sekarang ini keliatan sekali sangat neolib," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution itu mengancam UMKM yang memiliki skala modal kecil. Sebab mereka harus bertarung dengan para pemodal besar.

"Jadi kalau kita minta investor besar masuk kepada investasi yang besar itu tidak ada masalah. Tapi, klo investasi yang relatif kecil dan dilaksaksanakan oleh UMKM kita, itu bahaya," jelas Fadli.

Ditambahkan Fadli, jika UMKM yang saat ini menjadi penopang perekonomian nasional diserahkan 100 persen kepada asing, maka sangat mengancam ketahanan ekonomi.

"Jangan dong, diberikan 100 persen kepada asing. Nanti Republik Indonesia ini isinya adalah orang asing semua. Kita numpang doang. Kita hanya jadi kuli di sini," sambung wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu

"Jadi ini sangat membahayakan. Ini cara berfikir neolib," tukasnya. [ian]