Yayan Sopyani Al Hadi/RMOL
Menteri Perekonomian Darmin Nasution diminta tidak membawa agenda sendiri di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Pak Darmin jangan gerogoti Pak Jokowi," kata politisi muda PDI Perjuangan, Yayan Sopyani Al Hadi, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 21/11).
Hal ini disampaikan Yayan terkait dengan kebijakan relaksasi pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan relaksasi ini, maka investor asing berpeluang menguasai 100 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Pak Darmin harus ingat, ada 115 juta pelaku usaha UMKM atau 99,3 persen dari total unit usaha. Kita harus lindungi mereka. Mereka lah yang menjadi benteng perekonomian Indonesia," tegas Yayan.
Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini juga mengingatkan Darmin bahwa selama ini Jokowi sangat berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan Jokowi yang berbasis pada ideologi Pancasila dan Trisakti Bung Karno selalu bermuara pada keadilan sosial yang selama puluhan tahun di bawah rezim Orba tak pernah jadi perhatian.
“Kita mewarisi ketimpangan yang dilahirkan rezim Orba. Lalu ketimpangan ini difestivalkan zaman SBY dengan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang mempertontonkan kemiskinan," tegasnya.
Ketimpangan ini, sambung Yayan, kemudian diperbaiki secara pasti di era Jokowi. Gini ratio pun mulai menurun. Jokowi juga memuwujudkan pembangunan secara merata dengan konsep Indonesia-sentris. Desa-desa dibangun dengan anggaran terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Lalu, kata Yayan lagi, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan cara dana ditransfer karena tak mau menyusahkan rakyat harus antri hingga ada yang meninggal. Cara Jokowi dalam memperlakukan rakyat ini sangat manusiawi.
"Di antara penerima program ini tentu saja pelaku usaha kecil. Ini lah keberpihakan Jokowi kepaa rakyat, yang memang lahir dari rahim rakyat," tegas calon anggota DPR PDIP dari daerah pemilihan Jawa Barat X bernomor urut 4 itu.
Jokowi juga, tambah Yayan, menurunkan pajak UMKM menjadi 0,5 persen, kemudian bunga kredit usaha rakyat turun dari 22 persen menjadi 7 persen. Bahkan, Jokowi mengeluarkan kredit sebesar Rp 5 juta sampai Rp 25 juta tanpa agunan.
"Inilah kebijakan-kebijakan Jokowi yang berpihak pada UMKM dan akan kita teruskan di periode kedua nanti," demikian Yayan.
[ian]
