Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kinerja Ekonomi Buruk, Sulit Bagi Jokowi Untuk Dua Periode

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 16:00 WIB | LAPORAN:

Defisit APBN sebesar Rp 237 triliun pada 2018 mendapat kritik keras berbagai pihak.

Pasalnya, selama empat tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia tidak kunjung membaik.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha menilai bahwa sulit bagi Jokowi membawa Indonesia mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan selama periode awal hingga sekarang,

"Realitasnya Jokowi dianggap tak mampu mengemban tugas besar membawa perubahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dikarenakan dengan defisit APBN saat ini. Artinya pemerintah masih gali lubang tutup lubang yaitu mengutang untuk membayar bunga utang," tuturnya kepada wartawan, Selasa (20/11).

"Realitasnya Jokowi dianggap tak mampu mengemban tugas besar membawa perubahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dikarenakan dengan defisit APBN saat ini. Artinya pemerintah masih gali lubang tutup lubang yaitu mengutang untuk membayar bunga utang," tuturnya kepada wartawan, Selasa (20/11).

Panji menjelaskan, defisit APBN berasal dari selisih pendapatan negara Rp 1.483,86 triliun dengan belanja negara Rp 1.720,84 triliun. Di situ letak pemerintah yang mau tidak mau melakukan gali lubang tutup lubang.

"Jika demikian artinya tidak ada perubahan siginifikan dari tahun ke tahun di era pemerintahan Jokowi yang selalu mengalami defisit APBN. Hal itu disebabkan oleh kinerja fiskal era Jokowi sangat buruk sebab realisasi pendapatan negara dalam empat tahun angaran selalu di bawah target RPJMN 2015-2019," paparnya.

Menurut Panji, sebagai capres petahana 2019, Jokowi akan sangat sulit mengikuti jejak pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu memimpin dua periode. Sebab, kinerja APBN yang mengalami defisit selama tiga tahun pemerintahan Jokowi sudah mencapai Rp 941, 2 triliun, melampaui defisit APBN pemerintahan SBY selama lima tahun yang sebesar Rp 722, 9 triliun.

"Artinya bagi rakyat yang menginginkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi rasanya tidak mungkin untuk memilih Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena rakyat sudah cerdas dan dapat menilai kepemimpinan Jokowi selama empat tahun ini tak mengalami perubahan lebih baik dari sebelumnya," imbuhnya. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya