Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Hensat: Alasan Bidang UMKM Ikut Dilepas Ke Asing Apa?

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 09:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang direlaksasi pemerintah diperkecil. Dari sebelumnya 54 bidang usaha menjadi 28 bidang.

Namun demikian, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio tidak mempermasalahkan perubahan pelepasan jumlah bidang usaha ke asing yang dilakukan pemerintah.

Sebab, pemerintah sudah sering berubah-ubah dalam mengambil kebijakan.


“Bila benar, maka kejadian lagi, berubah-ubah,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (20/11).

Hensat, sapaan akrabnya, menilai ada yang lebih penting ketimbang sikap inkonsistensi pemerintah, yaitu tentang dasar mereka mengambil kebijakan tersebut.

Sebab, tidak sedikit bidang usaha yang dilepas tersebut yang berbasis usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

“Ini harus dijelaskan dasarnya apa? Kok sampai bidang usaha berbasis UMKM juga dilepas ke asing,” ujarnya.

Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menduga, keputusan itu diambil karena Menko Perekonomian Darmin Nasution mulai bingung dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang sedang lesu. Dia setuju dengan pernyataan ekonom senior, DR Rizal Ramli yang menilai keputusan itu seperti keputusasaan pemerintah.

“Apa karena Menko sudah bingung dan mendapat tekanan tinggi sehingga asal dalam mengambil kebijakan,” tukasnya. [ian]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya