Praktik Curang Pengusaha Tiongkok Ancam Posisi Jokowi

Praktik curang dan tanpa izin usaha yang dilakukan pengusaha asal Tiongkok di Bali bisa menjadi ancaman bagi Presiden Joko Widodo.

Apalagi, kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat jika praktik-praktik serupa ditemukan di daerah lain di Indonesia. Sebab, kemungkinan itu besar terjadi.

"Bisa jadi hal ini juga terjadi di tempat lain di luar Bali," duganya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/11).

Kecurangan Tiongkok terjadi, sambungnya, sebagai imbas dari perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 260 juta jiwa yang cenderung konsumtif dijadikan sebagai arena perang tersebut.

Pemerintah harus tegas. Sebab, praktik itu hanya akan merusak pasar di Indonesia lantaran Tiongkok menjual barang dan jasa dalam harga yang terlalu murah.

Kehadiran mereka juga merugikan negara lantaran ada dugaan pembayaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi WeChat dan bukan dalam bentuk rupiah. Artinya, tidak ada pemasukan bagi devisa tanah air atas praktik dagang mereka.

"Makanya pemerintah harus tegas terhadap segala praktek curang yang merugikan kepentingan bangsa," tekannya.

Jika tidak segera bertindak tegas sebagaimana yang dilakukan Pemprov Bali dengan menutup 16 tempat usaha milik pengusaha yang berjaringan Tiongkok, maka konflik horizontal bisa tidak terhindarkan.

Jokowi, lanjut pria yang akrab disapa Uchok itu, bisa saja mengalami nasib serupa Presiden kedua RI, Soeharto yang digulingkan karena ekonomi masyarakat alami kesulitan akut.

"Pemerintah pusat harus banyak belajar dari kasus yang terjadi di Bali ini. Hal ini harus dicegah sebelum terlambat. Semua bisa terjadi," pungkasnya. [ian]