Berita

Al Akbar Rahmadillah/Dok

Bisnis

Berbahaya, Liberalisasi Sektor Telekomunikasi

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | 09:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Paket Ekonomi XVI memberi kelonggaran 100 persen kepemilikan asing untuk 54 bidang usaha. Sembilan di antaranya menyangkut sektor telekomunikasi.

Ketua Proksi Prabowo-Sandiaga Uno Komunitas Siber, Al Akbar Rahmadillah menyatakan pihaknya keberatan dengan kebijakan tersebut.

"Ini yang disebut dengan full liberalisasi. Saya menyatakan menolak kebijakan pemerintah yang tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat, khususnya di sektor telekomunikasi dan internet," kata Akbar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/11).


Sembilan sektor yang keluar dari Daftar Negatif Invesitasi (DNI) menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KLBI) dimaksud meliputi warung internet, jasa sistem komunikasi data, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dan sebagainya).

Berikut juga pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya, jasa akses internet, jasa internet telepon untuk keperluan publik, dan Jasa interkoneki internet (NAP) serta jasa multimedia lainnya.

"Bisa dibayangkan, warung internet bisnis yang bisa dijalankan UMKM masak harus diserahkan dan dibuka 100 persen untuk asing. Begitu juga dengan penyelenggara jasa akses internet/ISP," kritiknya. 

Sementara, ia melihat juga ada upaya untuk memprivatisasi BUMN, termasuk Telkom yang kini mayoritas sahamnya masih dimiliki pemerintah maupun saham Indosat sekitar 14,9 persen kepada investasi asing 100 persen. 

“Ingat, di era ekonomi digital ini, infrastruktur dan jasa telekomunikasi/internet adalah pilarnya. Dan pembangunan ekonomi digital seharusnya memberikan kesejahteraan sebesar-besar bagi rakyat Indonesia," pungkas Akbar.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya