Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

PDIP: DNI Untuk Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi

MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 | 11:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang melonggarkan daftar negatif investasi (DNI) ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi kelautan dari PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/11).

"Pertumbuhan ekonomi moderat inilah seharusnya minimal tujuh persen. Itu kalau kita mau keluar dari negara berkembang menuju negara maju," ujarnya.


Rokhmin yang pernah menjabat menteri kelautan dan perikanan itu menguatkan alasan keluarnya paket kebijakan pemerintah. Di mana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu investasi, terutama pihak asing.

"Kalau kita sekarang hanya tumbuh lima persen. Bu menkeu bilang kenaikan satu persen pertumbuhan hanya mampu menciptakan 200 ribu lapangan kerja, jadi hanya satu juta lapangan kerja yang kita ciptakan dari pertumbuhan lima persen," jelasnya.

Sementara, tiap tahunnya terdapat sekitar tiga juta pencari kerja. Sehingga memerlukan pertumbuhan ekonomi paling tidak sebesar tujuh sampai 10 persen.

"Nah itu dari mana, salah satunya hanya investasi. Kalau kita hanya mengandalkan APBN sangat kurang," pungkas Rokhmin. [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya