Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

PDIP: DNI Untuk Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi

MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 | 11:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang melonggarkan daftar negatif investasi (DNI) ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi kelautan dari PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/11).

"Pertumbuhan ekonomi moderat inilah seharusnya minimal tujuh persen. Itu kalau kita mau keluar dari negara berkembang menuju negara maju," ujarnya.


Rokhmin yang pernah menjabat menteri kelautan dan perikanan itu menguatkan alasan keluarnya paket kebijakan pemerintah. Di mana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu investasi, terutama pihak asing.

"Kalau kita sekarang hanya tumbuh lima persen. Bu menkeu bilang kenaikan satu persen pertumbuhan hanya mampu menciptakan 200 ribu lapangan kerja, jadi hanya satu juta lapangan kerja yang kita ciptakan dari pertumbuhan lima persen," jelasnya.

Sementara, tiap tahunnya terdapat sekitar tiga juta pencari kerja. Sehingga memerlukan pertumbuhan ekonomi paling tidak sebesar tujuh sampai 10 persen.

"Nah itu dari mana, salah satunya hanya investasi. Kalau kita hanya mengandalkan APBN sangat kurang," pungkas Rokhmin. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya