Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Bisnis

Nawacita Jokowi Seharusnya Lindungi Pengusaha Lokal Bukan Asing

MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 | 11:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Pertumbuhan ekonomi nasional cendrung stagnan. Defisit neraca perdagangan yang cukup tinggi membuat koperasi dan UMKM jadi terancam. Seharusnya Nawacita Joko Widodo (Jokowi) melindungi pengusaha lokal, koperasi dan UMKM, bukan pengusaha asing.

Hal tersebut terungkap dalam perbincangan Kantor Berita Politik RMOL dengan Handi Risza, jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Minggu (18/11) pagi.

"Faktor melepas 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk asing, tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian nasional saat ini," ungkap Handi.


Handi menilai, pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar di angka 5,3 persen. Begitu juga defisit neraca perdagangan yang tinggi.

"Ini membuat koperasi dan UMKN menjadi terancam. Kebijakan 'relaksasi' 54 bidang usaha dari DNI tak bisa lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan saat ini," ujarnya.

Kata Handi, paket kebijakan XVI Jokowi akan memberikan dampak lebih buruk bagi pengusaha lokal, UMKM dan Koperasi yang selama ini masih bisa bertahan di tengah stagnannya pertumbuhan ekonomi.

"Padahal, sesuai dengan UUD 45, Pasal 33 ayat (1) sangat jelas koperasi merupakan Sokoguru perekonomian nasional. Paket kebijakan ini sarat dengan nuansa liberalisasi ekonomi," tegasnya.

Handi mengkhawatirkan kebijakan yang dibungkus melalui Paket XIV pemerintahan Jokowi, keberadaan koperasi dan UMKM akan semakin terancam.

"Bayangkan saja, di 54 bidang usaha, asing bisa menguasai 100 persen saham. Liberalisasi yang luar biasa," tegasnya.

Jurubicara PKS ini juga mempertanyakan komitmen pemerintah dengan visi Nawacita-nya yang seharusnya melindungi koperasi dan UMKM.

"Nyatanya dalam praktik justru mendahulukan kepentingan asing. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan insentif bagi pengusaha lokal UMKM dan Koperasi,” tandasnya.[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya