Pemerintah Buka Keran Asing Menyadap Kedaulatan Indonesia

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini tidak masuk akal.

Pasalnya, pemerintah justru dinilai membiarkan pihak asing menyadap kedaulatan Indonesia.
"Alasan mengeluarkan kebijakan ini juga kurang masuk akal, hanya sektor-sektor industri yang sepi peminat. Justru karena sepi peminat harusnya jangan langsung dibebaskan semua," jelas Faldo Maldini selaku juru bicara Prabowo-Sandi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/11).

Salah satu kebijakan dalam Paket Ekonomi Jilid XVI adalah melonggarkan daftar negatif investasi (DNI) yang membuka 100 persen kepemilikan asing di 95 bidang usaha. 

Salah satu kebijakan dalam Paket Ekonomi Jilid XVI adalah melonggarkan daftar negatif investasi (DNI) yang membuka 100 persen kepemilikan asing di 95 bidang usaha. 

Menurut Faldo, belakangan kontribusi sektor industri terus menurun sampai angka 19-an persen.

"Pabrik yang tidak menghasilkan barang dua kali lipat dan justru semakin banyak mengurangi karyawan. Sebab barang baku penolong dan barang modalnya yang mayoritas impor mengalami inflasi sampai delapan persen," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah membenahi moda produksi, bukan malah membuka keran asing untuk menyadap kedaulatan.

"Ini bentuk pengakuan pemerintah bahwa selama ini tidak ada upaya membenahi moda produksi. Bukannya membenahi, pemerintah malah buka kemungkinan asing menyadap kedaulatan kita," imbuh Faldo. [wah]