Berita

Eddy Soeparno/Net

Bisnis

Relaksasi DNI, Membunuh Kemandirian Bangsa

MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 | 11:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Efektivitas kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang membuka 100 persen kepemilikan saham di 95 bidang usaha mendorong kemandirian bangsa disangsikan.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno khawatir salah satu kebijakan Paket  Ekonomi XVI ini justru berdampak buruk terhadap keberlangsungan UMKM dan koperasi dalam negeri.

"Sama saja membunuh sektor UMKM dan koperasi di negeri kita dengan cara halus," ujar Eddy melalui pesan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/11).


Eddy mengingatkan, UMKM selama ini terbukti menjadi bantal peredam ketika perekonomian nasional mengalami krisis. UMKM juga salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

"Jumlah UMKM sebanyak 59,26 juta unit, yang menyerap tenaga kerja lebih dari 123,2 juta orang," sebutnya.

Dengan membuka pintu untuk asing, menurut dia, akan mematikan kreativitas pelaku UMKM.

"Akan membunuh kemandirian bangsa dan menciptakan ketergantungan kepada modal besar dan asing," tukasnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya