Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Gerindra Nilai Kebijakan Ekonomi Jokowi Kena Pengaruh IMF Dan Bank Dunia

SABTU, 17 NOVEMBER 2018 | 23:57 WIB | LAPORAN:

Paket kebijakan ekonomi ke-16 yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo, utamanya terkait pelepasan 54 bidang usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi (DNI) diduga karena pengaruh IMF dan Bank Dunia saat annual meeting di Bali beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai dalam pertemuan tahunan tersebut, IMF dan Bank Dunia sudah memerintahkan Jokowi selaku pengambil kebijakan untuk meliberalisasi daftar investasi yang belum bisa di intervensi asing.

"Kebijakan ini melepas 54 DNI ke asing sebenar juga sudah disiapkan matang-matang oleh Joko Widodo dengan terlebih dahulu mengeluarkan Keppres kemudahan bagi TKA (tenaga kerja asing) berkerja di Indonesia," ujar Arief melalui pesan elektronik, Sabtu (17/11).


Arief mengaku tak mampu melarang pengambilan kebijakan yang menurutnya lantaran kecintaan Jokowi terhadap investor asing. Ia juga menyesalkan pemeritah yang tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pengusaha nasional lokal maju di ke 54 Bidang investasi agar bisa eksis dan bersaing secara berkualitas dengan pihak asing.

"Kalau kebijakan seperti yang dilakukan Joko Widodo ini lebih mirip kebijakan ekonomi genderuwo yang senang ngegondol hartanya orang Indonesia. Jangan-jangan Joko Widodo kena pengaruh wewe gombel, Direktur IMF sehingga main setuju aja untuk menghapus 54 bidang usaha itu dan diberikan pada asing ya," pungkasnya. [nes]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya