Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Gerindra Nilai Kebijakan Ekonomi Jokowi Kena Pengaruh IMF Dan Bank Dunia

SABTU, 17 NOVEMBER 2018 | 23:57 WIB | LAPORAN:

Paket kebijakan ekonomi ke-16 yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo, utamanya terkait pelepasan 54 bidang usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi (DNI) diduga karena pengaruh IMF dan Bank Dunia saat annual meeting di Bali beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai dalam pertemuan tahunan tersebut, IMF dan Bank Dunia sudah memerintahkan Jokowi selaku pengambil kebijakan untuk meliberalisasi daftar investasi yang belum bisa di intervensi asing.

"Kebijakan ini melepas 54 DNI ke asing sebenar juga sudah disiapkan matang-matang oleh Joko Widodo dengan terlebih dahulu mengeluarkan Keppres kemudahan bagi TKA (tenaga kerja asing) berkerja di Indonesia," ujar Arief melalui pesan elektronik, Sabtu (17/11).


Arief mengaku tak mampu melarang pengambilan kebijakan yang menurutnya lantaran kecintaan Jokowi terhadap investor asing. Ia juga menyesalkan pemeritah yang tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pengusaha nasional lokal maju di ke 54 Bidang investasi agar bisa eksis dan bersaing secara berkualitas dengan pihak asing.

"Kalau kebijakan seperti yang dilakukan Joko Widodo ini lebih mirip kebijakan ekonomi genderuwo yang senang ngegondol hartanya orang Indonesia. Jangan-jangan Joko Widodo kena pengaruh wewe gombel, Direktur IMF sehingga main setuju aja untuk menghapus 54 bidang usaha itu dan diberikan pada asing ya," pungkasnya. [nes]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya