Tantangan generasi muda ke depan akan lebih berat. Sehingga persatuan dan kesatuan dibutuhkan khususnya oleh pemuda Indonesia.
"Bonus demografi dan revolusi industri 4.0 menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi ke depan. Apalagi di tahun 2019 jumlah pemuda bisa mencapai lebih dari 60 persen dari seluruh masyarakat yang ada. Jika pemuda hari ini terpecah belah, kami khawatir kita tidak bisa menghadapi tantangan ini dan menjadi catatan buruk bagi sejarah Indonesia, " jelas Juru Bicara Forum Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Nasional Oktasari Sabil kepada redaksi, Jumat (16/11).
Karenanya, OKP Nasional miris melihat dualisme kepengurusan yang terjadi di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Terkait akan digelarnya Kongres ke-XV KNPI di dua tempat berbeda.
"Jangan sampai kita sebagai pengkhianat bangsa yang mengingkari hasil Kongres Pemuda II tahun 1928 dan deklarasi pemuda tahun 1973 yang menginginkan persatuan dalam menuju Indonesia yang dicita-citakan," kata Okta.
Okta yang juga ketum Gerakan Nurani Rakyat (Gemura) menambahkan bahwa terjadinya dua kongres KNPI akibat tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menyatukan wadah keberhimpunan pemuda Indonesia yang sudah punya problematika selama tiga tahun terakhir itu.
Oleh sebab itu, OKP Nasional meminta Presiden Joko Widodo ikut turun tangan menyelesaikan kisruh internal KNPI.
"Jangan sampai di akhir periode pemerintahan yang sudah berjalan baik, pemerintah khususnya yang menangani kepemudaan mendapatkan sebutan negara gagal pemuda pecah. Hal ini sangat kami khawatirkan," tegas Okta.
[wah]
