Berita

Farouk Abdullah Alwyn/RMOL

Nusantara

Satu Persen Penguasa Ekonomi Itulah Yang Genderuwo

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 | 00:09 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Satu persen penduduk Indonesia yang menguasai perekonomian termasuk kepemilikan lahan merupakan genderuwo ekonomi yang sesungguhnya.

Semikian disampaikan ekonom Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyn saat diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Rabu (14/11).

"Data dari World Bank ini cukup mengejutkan, satu persen penduduk mengendalikan 50 persen penduduk. Satu persen inilah genderuwo," ujarnya.


Menurut Farouk, dengan data seperti itu menggunakan pendekatan apapun tetap bertentangan. Apalagi berdasarkan konsep yang ideal yaitu sistem syariah.

"Kita tidak perlu bicara ayat, dalam pendekatan universal kondisi itu sudah tidak sesuai. Ya sebenarnya konsep syariah juga berdasarkan pendekatan universal," jelasnya.

Farouk yang juga pengurus DPP PKS menyebut ketimpangan itu terjadi karena angka kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Sementara, data-data yang disampaikan pemerintah tidak memiliki tolok ukur jelas soal standar kemiskinan.

"Saya kira jumlah angka kemiskinan jauh lebih besar karena pendekatan yang dipakai pemerintah itu dengan pendapatan Rp 400 ribu. Berarti kan bisa lebih besar lagi data kemiskinan," imbuhnya. [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya