Berita

Pelepasan insinyur muda/Net

Bisnis

Percepat Rekonstruksi, 96 Insinyur Muda Tambahan Dikirim Ke NTB

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 | 21:30 WIB | LAPORAN:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengawal pembangunan rumah warga di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar sesuai dengan kaidah rumah tahan gempa.

Salah satunya, dengan memberangkan 96 insinyur muda ke NTB. Mereka diberangkatkan melalui Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (13/11).

Pengiriman ini menambah jumlah insinyur muda di NTB. Sebelumnya Kementerian PUPR telah mengirimkan 400 insinyur muda secara bertahap, yakni  178 orang dari Lanud Husein Sastranegara, Bandung pada Kamis (30/8) dan 222 orang dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat (31/8).


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengiriman tambahan tenaga insinyur muda CPNS PUPR tersebut bertujuan untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Provinsi NTB. Termasuk, mendorong pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB.

“Angkatan ketiga ini berjumlah 96 orang terdiri atas 57 perempuan dan 39 laki-laki. Dikirim untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan rumah tahan gempa, baik RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat ), RIKA (Rumah Instan Kayu), maupun RIKO (Rumah Instan Konvensional),” kata Menteri Basuki saat melepas mereka.

Dia berpesan kepada para insinyur muda PUPR agar dapat menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik dengan masyarakat.

“Selalu jaga kredibilitas dan integritas Kementerian PUPR dalam mendampingi masyarakat. Selain itu, juga harus menjaga sopan santun dan selalu kompak,” pesannya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa dari sekitar 75.000 rumah warga yang telah teridentifikasi rusak berat, sebanyak 40 persen atau 30.000 unit dipilih warga menggunakan teknologi RISHA.

“Jika kita harus selesaikan 30.000 dalam waktu 6 bulan, berati dalam 1 bulan harus siap sekitar 5 ribu, artinya dalam 1 hari dibutuhkan 100 hingga 200 unit. Sementara produksi materialnya saat ini baru bisa mencukupi sekitar 30 hingga 40 per hari. Untuk itu, perlu peningkatan produksi yang melibatkan BUMN dan UMKM,” tukasnya. [ian]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya