Berita

Dewan Pers/RMOL

Nusantara

Dewan Pers: Muhammad Yusuf Tidak Dibunuh

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 | 15:11 WIB | LAPORAN:

Dewan Pers memastikan kematian wartawan Muhammad Yusuf di Lapas Kelas II-B Kotabaru, Kalimantan Selatan tidak karena dibunuh.

Kepastian itu didapat Dewan Pers dari visum dan catatan kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut.

"Bahwa dia tidak dibunuh. Ada visum, kami punya. Yang kedua catatan dari kepolisian, bagaimana proses sejak awal sampai muncul penggunaan UU ITE itu. Kenapa bukan UU Pers, tentunya nanti itu kami harus menjelaskan," kata Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, di Gedung Dewan Pers, Selasa (13/11). 


Dikatakan Yosep, pihaknya telah menyiapkan beberapa bukti yang akan dihadirkan dalam sidang International Programme for the Development of Communication (IPDC) di Paris, Perancis, 20-21 November mendatang.

Yosep mengatakan, pihaknya diminta kepolisian untuk menyiapkan ahli demi menganalisa semua konten berita yang sudah ditulis oleh Muhammad Yusuf.

Terutama, terkait sengketa perebutan lahan antara perusahaan kelapa sawit PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) dengan masyarakat Pulau Laut.

"Banyak pernyataan yang salah dipahami oleh teman-teman di luar. Karena itu lah Dewan Pers akan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan tentang catatan kami atas peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia, selama 2018 termasuk Muhammad Yusuf," kata Yosep.

Muhammad Yusuf meninggal, Minggu (10/6) setelah mengalami sesak napas. M Yusuf diproses hukum karena laporan sebuah perusahaan sawit di daerah Kotabaru, Kalsel, yang merasa terus-menerus diserang lewat pemberitaan di media online.

Dia dijerat Pasal 45 ayat 3 atau 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasusnya saat ini sudah sampai tahap pengadilan. Yusuf meninggal saat masih berstatus tahanan pengadilan. [lov]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya