Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Golkar Minta Kabinet Kerja Sikapi Serius Kenaikan Harga Beras Medium

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 | 01:57 WIB | LAPORAN:

Partai Golkar mengimbau kenaikan harga beras medium harus segera dihentikan, agar masyarakat kelas menengah bawah tidak dirugikan.

Menurut Politisi Golkar Bambang Soesatyo, tim ekonomi Kabinet Kerja bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai regulator harus segera memastikan kecukupan volume beras medium sesuai permintaan pasar.

"Kelangkaan dan kenaikan harga beras medium harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog. Masalah ini harus disikapi dengan sangat serius karena 70 persen dari konsumsi masyarakat kelas menengah bawah adalah beras medium," jelasnya kepada wartawan, Senin (12/11).


"Ketersediaannya harus segera dicukupi dan kenaikan harganya harus dihentikan agar kelompok masyarakat menengah bawah tidak dirugikan," tambah Bambang.

Dia berharap, pemerintah bersama Bulog segera mengguyur pasar dengan memanfaatkan stok beras medium di gudang Bulog yang saat ini mencapai 2,7 juta ton.

Mendekati akhir tahun 2018, pemerintah dan Bulog perlu bekerja lebih keras agar komoditi beras tidak bermasalah. Aspek kecukupan atau stok harus dijaga, sementara harga beras harus diupayakan terkendali atau stabil.

"Bagaimanapun, di tahun politik 2019 mendatang, isu tentang harga kebutuhan pokok bisa menjadi sangat sensitif. Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi beras kekuatan oposisi akan menggoreng isu kenaikan harga untuk merusak kredibilitas pemerintah," beber Bambang yang juga ketua DPR RI.

Faktor tersebut patut digarisbawahi oleh tim ekonomi pemerintah. Mengingat kekuatan oposisi sejak beberapa bulan belakangan konsisten menyoal harga kebutuhan pokok serta mengeksploitasi keluh kesah ibu rumah tangga tentang harga kebutuhan pokok.

Pada beberapa pasar tradisional dilaporkan harga beras medium mencapai Rp 11.000 per kilogram. Padahal, per September 2018, harga beras jenis itu masih di kisaran Rp 9.310 per kilogram. [wah]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya