Berita

Foto/RMOL

Politik

Eggi Minta Ma'ruf Amin Dan Cak Imin Diperiksa Soal Bendera PKB

MINGGU, 11 NOVEMBER 2018 | 14:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggunakan logo partai dengan latar belakang Bendera Merah Putih merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Terlebih, bendera itu turut dikibarkan oleh cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Memandang fenomena itu, praktisi hukum Eggi Sudjana meminta agar aparat penegak hukum memeriksa Kiai Ma'ruf dan Cak Imin.


"Periksa dong Muhaimin, apalagi Kiai Ma'ruf Amin ikut mengibarkan juga. Nah, mau nggak diproses hukum? Kalau ini diproses maka Kiai Ma’ruf bisa gugur, karena melakukan pelanggaran," ujar Eggi, dalam diskusi publik bertemakan "Polemik Merah Putih-Logo PKB: Penodaan Lambang Negara kah?" yang digelar oleh Lingkar Studi Polemik Indonesia (LSPI), di D'Hotel, Jakarta, Minggu (11/11).

Pemakaian Bendera Merah Putih, kata Eggi, tidak perlu. Hal itu berpotensi tindak pidana penodaan simbol negara yang memiliki implikasi hukum di dalamnya. Hal itu termuat dalam UU No 24/2009 tentang Lambang Negara.

Dalam undang-undang itu, lanjut Eggi, menyatakan siapapun yang menggunakan lambang negara untuk digunakan identitas kelompok atau golongan tertentu, ancaman hukumnya adalah penjara selama 1 tahun.

"Bahasanya sudah amat jelas bahwa setiap orang dilarang menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai bentuk dan perbandingan ukuran dan membuat lambang perseorang, partai politik, perkumpulan, organisasi atau perusahaan yang sama yang menyerupai lambang negara, menggunakan lambang negara untuk keperluan lain dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta," ungkapnya.

Eggi menegaskan, Polri dapat langsung memproses dugaan pelanggaran hukum tersebut dengan melakukan gelar perkara. Karena menurut dia, kasus Bendera Merah Putih dengan ditempel logo partai tersebut bukan masuk delik aduan.

"Konteksnya, kita mesti berlaku jujur, adil dan benar. Kenapa yang PKB tidak segera harus diproses polisi, karena ini bukan delik aduan. Polisi tidak perlu nunggu ada aduan masyarakat," tandas Eggi. [lov]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya