Berita

Foto/RMOL

Politik

Eggi Minta Ma'ruf Amin Dan Cak Imin Diperiksa Soal Bendera PKB

MINGGU, 11 NOVEMBER 2018 | 14:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggunakan logo partai dengan latar belakang Bendera Merah Putih merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Terlebih, bendera itu turut dikibarkan oleh cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Memandang fenomena itu, praktisi hukum Eggi Sudjana meminta agar aparat penegak hukum memeriksa Kiai Ma'ruf dan Cak Imin.


"Periksa dong Muhaimin, apalagi Kiai Ma'ruf Amin ikut mengibarkan juga. Nah, mau nggak diproses hukum? Kalau ini diproses maka Kiai Ma’ruf bisa gugur, karena melakukan pelanggaran," ujar Eggi, dalam diskusi publik bertemakan "Polemik Merah Putih-Logo PKB: Penodaan Lambang Negara kah?" yang digelar oleh Lingkar Studi Polemik Indonesia (LSPI), di D'Hotel, Jakarta, Minggu (11/11).

Pemakaian Bendera Merah Putih, kata Eggi, tidak perlu. Hal itu berpotensi tindak pidana penodaan simbol negara yang memiliki implikasi hukum di dalamnya. Hal itu termuat dalam UU No 24/2009 tentang Lambang Negara.

Dalam undang-undang itu, lanjut Eggi, menyatakan siapapun yang menggunakan lambang negara untuk digunakan identitas kelompok atau golongan tertentu, ancaman hukumnya adalah penjara selama 1 tahun.

"Bahasanya sudah amat jelas bahwa setiap orang dilarang menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai bentuk dan perbandingan ukuran dan membuat lambang perseorang, partai politik, perkumpulan, organisasi atau perusahaan yang sama yang menyerupai lambang negara, menggunakan lambang negara untuk keperluan lain dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta," ungkapnya.

Eggi menegaskan, Polri dapat langsung memproses dugaan pelanggaran hukum tersebut dengan melakukan gelar perkara. Karena menurut dia, kasus Bendera Merah Putih dengan ditempel logo partai tersebut bukan masuk delik aduan.

"Konteksnya, kita mesti berlaku jujur, adil dan benar. Kenapa yang PKB tidak segera harus diproses polisi, karena ini bukan delik aduan. Polisi tidak perlu nunggu ada aduan masyarakat," tandas Eggi. [lov]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya