Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menghargai keputusan calon presiden petahana Joko Widodo menunjuk pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai tim kuasa hukum.
Keputusan itu merupakan ikhtiar petahana untuk tidak lagi nampak anti Islam atau mengidap Islamophobia, termasuk ketika menunjuk Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin sebagai calon wapres di 2019.
"Apapun itu (keputusan menunjuk Yusril ) perlu dihargai, tapi apakah serius," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (8/11/2018).
Selain hak setiap orang untuk memilih, Fahri menyebut bahwa ketum MUI dan Yusril yang juga ketua umum Partai bulan bintang (PBB) punya peran simbolik. Peran simbolik itu di satu sisi seperti penting bagi petahana, tapi harus dibuktikan apakah secara substantif pemerintah memang berubah.
"Ini memang tahun politik, semua gerak tokoh akan diberi makna politik. Tapi, kepentingan kita adalah bersaksi apakah pemerintah telah menyadari kesalahannya dan dua langkah besar itu dilakukan sebagai koreksi total. Jika bukan koreksi total sayang sekali," jelasnya.
Dua langkah besar yang dimaksud Fahri yakni pemerintah dalam menangani aksi pembakaran bendera Tauhid dan kasus Rizieq Shihab di Arab Saudi. Untuk itu, dirinya sangat menyayangkan bahwa pemerintah tidak punya penasihat hukum yang baik selama ini.
"Nah sekarang coba tanya penasihat hukum yang baru (Yusril), saya yakin beliau akan koreksi sikap pemerintah. Sikap Prof. Yusril selama ini dalam pengertian saya bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Itukah sebabnya beliau menjadi lawyer HTI dan lain-lain," paparnya.
Lanjut Fahri, kemampuan Yusril selama ini tidak saja sering menang di pengadilan umum tetapi juga peradilan konstitusi.
"Sekarang beliau (Yusril) akan diuji apakah beliau direkrut untuk kepentingan simbolik petahana atau kepentingan yang nyata. Kita lihat adanya apakah beliau dipakai atau dipajang," imbuhnya.
[wah]
