Berita

Satya Widya Yudha/RMOL

Politik

Golkar Tidak Yakin Kasus Rizieq Skenario Pemerintah

KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 | 13:51 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Polemik terkait pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab di Arab Saudi mengundang spekulasi beragam di masyarakat.

Pasalnya, pemeriksaan yang diawali dengan penangkapan itu diketengarai akibat adanya bendera diduga milik ISIS yang terpasang di tempat tingga Rizieq di Arab Saudi.

Lewat pernyataan Rizieq dalam media sosialnya dan diperkuat dengan ucapan pengacara sekaligus para pendukungnya di Indonesia, bahwa kejadian tersebut adalah bagian dari rekayasa intelijen untuk menjerat Rizieq.


Artinya, oleh mereka, pemerintah Indonesia dituding menjadi aktor di balik pemeriksaan sang imam.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yudha tidak yakin kalau peristiwa itu adalah skenario pemerintah.

"Kalau saya pribadi beranggapan tidak yakin kalau itu bagian dari skenario pemerintah," kata Satya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/11).

Sementara dirinya juga belum bisa menjawab apalah benar Rizieq bagian dari ISIS atau tidak. Wakil Ketua Komisi I DPR itu menyarankan agar menunggu laporan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan BIN.

"Ini kan masalah hukum jadi harus melalui koridor hukum. Saya tidak mau berspekulasi. Kalau saya jawab bukan tapi nanti tidak tahunya benar kan repot, jadi tunggu saja dari pemerintah," pungkasnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya