Pemerintah sudah meÂmangkas banyak regulasi dan melakukan peningkatan layanan untuk memperceÂpat proses perizinan. Hanya saja, hasilnya ternyata beÂlum seperti yang diharapÂkan. Banyak pelaku usaha masih mengeluhkan lamanya mengurus perizinan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku mengetahui kondisi tersebut. Menurutnya, lamanya proses perizinan disebabkan kinerja birokrasi di Indonesia masih terjeÂbak prosedur yang panjang. Selain itu, sistem birokrasi belum mendukung.
"Banyak eselonisasi di dalam birokrasi. Itu juga menjadi salah satu faktor yang sering memperumit dan memperlambat pelayanan birokrasi. Hal ini harus dibeÂnahi agar bisa lebih efisien," ungkap JK di sela pembuÂkaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin.
JK menuturkan, pelaku usaha inginkan proses perÂizinan bisa selesai dengan cepat. Karena, mereka ingin bisa segera memulai bisnis. Birokrasi harus bisa memaÂhami kebutuhan tersebut.
JK prihatin lamanya proses mengurus izin membuat pelaku usaha terjebak kasus korupsi.
Tidak sedikit akhirnya ambil jalan pintas, memangÂkas jalur birokrasi dengan cara memberi suap agar perÂizinan cepat selesai.
JK menegaskan, pemerinÂtah selama ini tidak berpangÂku tangan terhadap masalah tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya mengefisienkan birokrasi pemerintah dengan melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, menerapkan layanan online untuk mempercepat pelayanan birokrasi. KemuÂdian, melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini dilakukan untuk memperÂpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.
JK menyerukan birokrasi dan dunia usaha bisa berkoÂlaborasi untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan cepat. Dia mencontohÂkan ada daerah membuat Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik.
"Upaya-upaya perbaikan pelayanan itu dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien," ujar JK.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani meminta pemerintah agar terus melakukan perbaikan layanan. Karena, faktanya pelayanan izin usaha masih berbelit-belit.
Shinta menuturkan, keÂbijakan dibikin pemerintah sejatinya sudah baik. Hanya saja implementasinya yang buruk seperti program Online Single Submission (OSS).
"Tujuan OSS baik tetapi implementasinya bermasalah. Implementasi bermasalah karena mungkin aturan tumpang tindih sehingga koordinasi pusat dengan daerah tidak jalan," imbuhÂnya. ***
