. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dinilai memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam menekan angka inflasi di sepanjang periode Januari-Juni 2018 lalu.
Sebagaimana diketahui, dari data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa pada bulan September 2018 terjadi deflasi sebesar 0,18 persen. Dengan demikian inflasi tahun kalender (Januari-September 2018) saat ini hanya sebesar 1,94 persen. Angka ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 lalu yang mana inflasi bertengger di 2,88 persen.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Luthfi Fatah mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat memicu inflasi adalah kenaikan harga beras. Terkait harga beras, dia memuji kinerja Amran yang mampu menekan inflasi dengan menyediakan suplai yang tinggi sehingga tidak terjadi gejolak harga di tingkat pasar.
"Mari kita lihat naturalnya soal harga beras ini. Secara garis besar penyebab harga beras naik tinggi adalah berkurangnya stok. Sedangkan jumlah stok ini dipengaruhi oleh tingkat produksi beras dan pengaturan distribusi dan peredaran beras tersebut di pasar. Dalam hal ini Kementan telah menjalankan perannya dengan memperbaiki aspek produksi beras," ujar Luthfi saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL beberapa waktu lalu.
Tidak cukup di situ saja, lanjutnya, keberhasilan Kementan menghantarkan Indonesia hingga surplus beras hingga 2,85 juta ton hingga Desember 2018 ini menurutnya sebuah prestasi yang harus diacungi jempol. Menurutnya Kementan berhasil menangani produksi dengan baik.
Meski demikian, terkait distribusi dan peredaran beras itu sendiri, Luthfi mengimbau kementerian terkait untuk ikut serta mendorong agar kestabilan harga tercapai. Pasalya, kebijakan operasional Kementan tidak memiliki otoritas untuk mengatur dan mengedarkan beras ini secara langsung ke masyarakat. Untuk itu Ia mengingatkan Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk tidak tangan sehingga produksi beras yang sedemikian banyak dapat dinikmati oleh masyarakat.
"Kebijakan operasional Kementan tidak memiliki otoritas untuk mengatur distribusi dan peredaran beras ini. Domain ini adalah otoritas Kemenperdag dan Bulog. Menurut hemat saya, Kementan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan otoritas yang diamanahkan padanya," tegas Luthfi.
Luthfi mengingatkan secara khusus kepada Kementerian Perdagangan agar memainkan perannya dalam distribusi dan peredaran stok beras. Meskipun Bulog telah menjamin bahwa beras akan tersedia hingga akhir 2018, namun hanya Kementerian Perdagangan yang bisa menghilangkan kelangkaan stok beras di pasar.
Untuk itu, dia berharap Kementerian Perdagangan menjadikan impor sebagai pilihan terakhir untuk setiap jenis komoditi pangan yang dinilai telah berhasil di produksi dengan jumlah tinggi.
"Karena dalam kondisi surplus, bila impor dilakukan, efeknya adalah secara agregat stok bertambah yang pada gilirannya membuat harga turun. Ini akan mengirim sinyal bagi petani bahwa usaha tani padi tidak layak untuk diteruskan karena tidak menguntungan," jelasnya.
Kepala BPS Suhariyanto sendiri mengakui bila deflasi terjadi karena terjadi penurunan harga komoditas. Deflasi dinilai juga terjadi merata di seluruh Indonesia hingga ke pedalaman. "Di September 2018 terjadi deflasi jauh lebih rendah dibandingkan September 2017," pungkasnya.
[rus]
