Berita

Yusril Ihza Mahendra/Net

Publika

Wajar, Yusril Bela Jokowi

SENIN, 05 NOVEMBER 2018 | 22:15 WIB | OLEH: SAID SALAHUDIN

KESEDIAAN Yusril Ihza Mahendra menjadi lawyer pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbilang wajar, tetapi sikap profesionalnya itu berpotensi merugikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pemilu legislatif 2019.

Saya termasuk yang tidak terkejut dengan sikap Yusril. Saya kira itu menjadi pilihan dia yang paling realistis.

Sejak awal dia sebenarnya sudah berusaha menunjukkan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto. Tetapi kubu Prabowo sepertinya tidak menganggap Yusril sebagai faktor yang penting.

Ketika PBB mengalami permasalahan dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu, kelompok pendukung Prabowo menurut pengakuan Yusril kan cuek-cuek saja.

Begitu pula pada saat dilakukan pembahasan mengenai calon pendamping Prabowo, Yusril dan partainya juga seolah dianggap tidak penting. Menurut Yusril PBB kala itu tidak diajak bicara.

Bahkan dalam perjalanannya kemudian saya dengar Yusril dan PBB juga seperti ditinggalkan oleh kubu pasangan nomot urut 02. Padahal Yusril dan PBB sebetulnya punya kecenderungan untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Gelagat politiknya menunjukkan begitu.

Tetapi orang kan juga punya harga diri. Kalau dia sudah berusaha menunjukan sikap untuk mendukung, tetapi jika pihak yang ingin didukung ternyata tidak responsif, bahkan seperti menyepelekan begitu, ya susah juga.

Bagaimana pun Yusril adalah seorang yang punya nama besar. Dia tentu perlu melindungi muruah atau kehormatan dirinya, termasuk juga partainya.

Nah, situasi itulah yang saya lihat dimanfaatkan oleh kubu Jokowi untuk mendekati Yusril. Mereka sangat jeli dalam melihat peluang. Maka di situlah muncul titik singgungnya.

Mungkin saat itu Yusril berpikir buat apa membela orang atau kelompok yang justru tidak peduli atau bahkan meremehkan dirinya. Jadi lebih baik membela orang atau kelompok lain yang menunjukan sikap sebaliknya.

Jadi saya kira kubu Prabowo harus belajar betul dari kasus Yusril ini. Jika mereka terus merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa bisa sendiri, pelan tapi pasti mungkin saja akan muncul 'Yusril Yusril' yang lain.

Tetapi pada sisi yang lain, pilihan Yusril untuk membela pasangan Jokowi-Ma'ruf boleh jadi akan merugikan partai yang dipimpinnya.

Hampir dapat dipastikan, mayoritas simpatisan PBB itu adalah pendukung militan Prabowo-Sandi. Bahkan tidak sedikit caleg PBB yang berlatar belakang sebagai pengurus atau anggota dari ormas seperti FPI dan HTI yang boleh dibilang alergi terhadap Jokowi.

Nah, ketika sebagai profesional Yusril memilih untuk membela Jokowi, para caleg dan pendukung PBB itu tentu akan kebingungan. Disatu sisi mereka mendukung Prabowo, tetapi disisi lain ketua umum mereka justru menjadi lawyer Jokowi.

Dalam situasi yang demikian, caleg PBB yang mengandalkan dukungan dari pemilih yang pro pada Prabowo, tentu akan kesulitan untuk memperoleh suara di pemilu legislatif. [***]

Penulis adalah direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia/dewan pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilu.


Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya