Pidato Bupati Boyolali Seno Samodro bisa berujung pada sanksi administrasi pelanggaran pemilu, atau bahkan masuk ranah pidana.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mengaku belum tahu jika laporan dengan Nomor Registrasi 13/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 sudah diterima pihaknya dari Advokat Pendukung Prabowo.
"Belum tahu saya, kapan," katanya kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (5/11)
Yang pasti, menurut Bagja, sepanjang seorang kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon tidak dilakukan dalam fungsi kedinasan atau sudah dalam masa cuti kampanye maka itu suatu hal yang lumrah.
"Sepanjang tidak dilakukan dalam fungsi dinas termasuk dalam cuti kampanye silakan," ujarnya.
Namun begitu, jika kampanye dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau dalam rapat umum maka jelas-jelas tidak boleh.
"Ya tidak boleh ada kampanye rapat umum pada saat ini. Bisa kita hentikan itu kampanye, bisa kita tegur yang bersangkutan," kata Bagja.
Sebelumnya, dalam Forum Boyolali Bermartabat, Bupati Seno menyerukan warganya untuk tidak memilih capres Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Bagja menekankan bahwa mengajak orang untuk tidak memilih calon tertentu sama saja dengan kampanye.
"Ya sama, kan kayak (istilah) dua periode itu kan jelas siapa orangnya. Ganti presiden, itu kampanye," jelasnya.
Dia memastikan bahwa jika ada laporan masyarakat terkait kepala daerah yang melakukan pelanggaran kampanye maka akan mendapat sanksi administrasi maupun.
"Kalau pidana ada laporan atau temuan dari Gakkumdu," demikian Bagja.
Selain melapor ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran pasal 282 junto pasal 306 junto pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu, Advokat Pendukung Prabowo juga melaporkan Bupati Seno ke Bareskrim Polri lantaran pernyataannya yang dianggap menghina Prabowo.
[wah]
