Jokowi Harus Klarifikasi Soal Pertemuan JK-Netanyahu

Pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diyakini sepengetahuan Presiden Jokowi.

"Posisi JK hanyalah sebagai Wapres, tentu akan melaporkan setiap kegiatannya kepada presiden. Apalagi yang ditemui JK adalah PM Israel, sosok yang sensitif bagi publik Indonesia," kata Sya'roni dalam sebuah diskusi di Jakarta belum lama ini.

Pertemuan rahasia Netanyahu dengan JK dibocorkan Radio Tentara Israel yang kemudian diberitakan media Israel, The Juressalem Post, edisi 30 September 2018. Pertemuan berlangsung di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Publik menyikapinya datar. Namun situasinya berbeda setelah terjadi insiden pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Banser di Garut pada 22 Oktober 2018. Umat Islam marah besar dan menggelar demo secara besar-besar. Sejumlah pihak lantas mempertanyakan insiden Garut terkait dengan pertemuan JK-Netanyahu, atau menjadi bagian dari konspirasi global.

"Sepatutnya Presiden Jokowi menyampaikan klarifikasi. Karena pertemuan JK dengan Netanyahu bisa mengundang kegaduhan politik. Sikap Indonesia terhadap Israel sudah jelas, yaitu tidak ada hubungan diplomatik dan Indonesia menentang keras penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina," kata Sya'roni.

Sya'roni mengatakan tidak pantas ada pejabat tinggi RI yang bertemu secara diam-diam dengan pemimpin negara penjajah. Tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran diplomatik tetapi pelanggaran konstitusi. Sebab, konstitusi Indonesia jelas menentang adanya penjajahan di atas dunia.

"Sekali lagi, Presiden Jokowi harus segera mengklarifikasi atas pertemuan JK dengan Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut tetap Jokowi lah yang harus bertanggung jawab karena dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," demikian Sya'roni dalam diskusi yang juga menghadirkan pembicara politisi PKS Ahmad Fathul Bari, tokoh intelektual Islam Ridwan Saidi, Direktur SMC/Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, dan pemerhati intelijen Hendrajit.

Redaksi sudah menghubungi pihak Istana Wakil Presiden terkait berita ini. Tanggapan akan ditayangkan dalam berita terpisah.[dem]