Pemerintah diminta membubarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) karena tidak bisa mengurus permasalahan yang selalu membelit TKI.
Menyusul eksekusi mati TKI asal Majalengka Tuti Tursilawati oleh Kerajaan Arab Saudi pada Senin lalu (29/10).
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, BNP2TKI yang saat ini dipimpin oleh Nusron Wahid terlihat tidak berguna dalam melakukan diplomasi untuk melindungi TKI di negara lain.
"Bila perlu dibubarkan saja BNP2TKI, tidak ada gunanya," katanya dalam diskusi bertajuk 'Daftar Panjang TKI Dihukum Mati' di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (1/11).
Syaifullah menyayangkan sikap otoritas Arab Saudi yang tidak memberikan notifikasi ke pemerintah Indonesia atas eksekusi Tuti Tursilawati.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun sepakat dengan pemberlakuan kembali moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Menurut Syaifullah, sepanjang 2018, Arab Saudi telah mengeksekusi mati dua orang TKI yakni Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati yang tidak disertai notifikasi kepada pemerintah Indonesia.
"Perlu ada moratorium kembali terhadap tenaga kerja kita yang dikirim ke sana (Arab Saudi)," tegasnya.
Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati karena dituduh memukul majikannya Suud Malhaq Al Utibi hingga tewas pada 11 Mei 2010. Melihat majikannya terkapar, Tuti melarikan diri. Kemudian Tuti tertangkap aparat dan dieksekusi mati dengan cara dipancung.
[wah]
