Berita

Bambang Haryo/RMOL

Bisnis

Ambisi Sri Mulyani Jangan Jadi Multiplayer Effect Ke Kondisi Ekonomi

KAMIS, 01 NOVEMBER 2018 | 17:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ambisi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang ingin penerimaan pajak untuk negara pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun jangan sampai memperparah kondisi ekonomi.

Pasalnya, angka yang tumbuh 15,4 persen dari outlook APBN 2018 itu dianggap bisa mencekik para pengusaha dan UMKM di Indonesia.

Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo mengungkapkan dari kenaikan cukai rokok saja, kebijakan itu sudah banyak memiliki multiplayer effect ke perekonomian rakyat.


"Kemarin saya bilang pas interupsi, kenaikan dari cukai rokok saja itu bisa menimbulkan multipralyer effect yang luar biasa buat perekonomian kita," kata Bambang, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/11).

Haryo merujuk pada data banyaknya jumlah perokok di Indonesia ketika cukai rokok naik dan berimplikasi pada kenaikan harga rokok maka bisa mengganggu kebutuhan lainnya.

Selain itu, Anggota Komisi V DPR ini menyebut implikasi kepada kelompok UMKM dan pabrik rokok.

"UMKM kita sebanyak 30 persennya itu penjual rokok, pasti mereka kena dampak dari kebijakan ini. Terus pabrik rokok, itu pekerjanya ratusan ribu, pasti nanti kena pengurangan," ungkapnya.

Dampak tersebut, lanjut Bambang, jelas dirasakan petani tembakau. Legislator asal Jawa Timur ini juga menyebut jumlahnya ratusan ribu.

"Ini jelas mereka terkena dampaknya. Jadi multiplayer effect dari kenaikan cukai rokok saja sudah banyak belum kenaikan pajak-pajak lainnya," tegasnya.

Menkeu sendiri mengakui bahwa target ini sangat ambisius. Lantaran itu Sri Mulyani menggenjot Dirjen Pajak agar bisa mencapai target ini di 2019 mendatang atas dasar peningkatan pendapatan negara dari pajak sejak tahun 2014. [lov]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya