Berita

Yaqut Cholil Qoumas/Net

Wawancara

WAWANCARA

Yaqut Cholil Qoumas: Yang Mau Membubarkan Banser, Silakan Tempuh Jalur Yang Diatur Undang-Undang

KAMIS, 01 NOVEMBER 2018 | 09:46 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Polemik yang terjadi akibat aksi pembakaran bendera bertu­liskan kalimat Tauhid oleh ang­gota Banser di Garut, Jawa Barat terus berlanjut. Sejak terjadinya pembakaran tersebut, ramai aksi unjuk rasa yang menamakan diri Aksi Bela Tauhid di sejumlah lokasi. Misalnya minggu lalu terjadi Aksi Bela Tauhid di de­pan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhulam), dan di dekat kantor Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU).

Aksi serupa pun rencananya akan terjadi lagi pekan ini. Aksi Bela Tauhid yang dilakukan oleh GNPF Ulama tersebut rencananya akan dilakukan di depan Istana Negara. Tuntutan dari aksi tersebut masih sama, salah satunya adalah membubarkan Banser NU.

Bagaimana tanggapan GP Ansor atas tuntutan tersebut? Berikut penuturan Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.


Bagaimana tanggapan Anda soal rencana Aksi Bela Tauhid Jum'at ini?
Ya saya mempersilakan sia­papun yang ingin melakukan unjuk rasa. Karena bagaimana pun ini kan negara demokrasi, jadi setiap warga negara berhak mengungkapkan pendapatnya di muka umum. Saya hanya ingin mengingatkan, agar ujuk rasanya dilakukan sesuai ketentuan, jaga ketertiban, dan jangan bertindak anarkis. Itu saja saya kira.

Tapi salah satu tuntutan aksi itu membubarkan Banser?
Ya begini, membubarkan or­ganisasi itu tidak mudah, harus melalui proses yang diatur dalam undang-undang. Ya kalau me­mang ada yang kepengin mem­bubarkan Banser, tempuh saja itu proses yang sudah diatur dalam undang-undang. Bagaimana prosesnya ikuti saja.

Artinya tidak masalah jika ada yang menuntut begitu?
Silakan. Ini kan negara hu­kum, semua berhak mengikuti proses dan prosedur hukum yang berlaku di negeri ini, termasuk membubarkan ormas. Ini se­bagaimana dulu kami meminta pemerintah membubarkan HTI. Dan HTI kemudian dibubarkan melalui mekanisme perundang-undangan kan, enggak asal ngomong saja. Jadi kalau mau bubarlan Banser silakan saja.

Ajukan saja pembubaran­nya ya..
Ajukan saja. Nanti biar diuji kan, bisa atau enggaknya. Kan semuanya harus diuji dulu, saya kira itu.

Banser tugasnya di masyarakat itu seperti apa sih?

Nama Banser itu siangkatan dari Barisan Ansor Serba Guna. Kami memiliki satu komitmen keindonesiaan, kedua komitmen kerakyatan, ketiga komitmen keislaman, dan keempat komit­men kepemudaan. Jadi tugas di masyarakat itu tidak boleh terlepas dari empat komitmen tersebut. Dan pengabdian kami ini adalah pengabdian terhadap masyarakat, itu tugas utama kami. Selain sebagaimana yang selama ini selalu kita lihat, Banser ini menjaga NKRI dari ideologi-ideologi yang berusaha meng­ganti NKRI sebagai konsensus nasional, dan menjaha ulama-ulama kami. Itu tugas mereka.

Lalu apakah ada imbauan dari Anda supaya kejadian serupa tidak terulang?
Ada dua hal yang perlu saya ingatkan kepada para kader. Pertama, kami menginstruksi­kan seluruh kader GP Ansor dan Banser, terutama di tahun politik ini, agar tidak mudah terpancing oleh mereka yang suka mempoli­tisir, segala hal untuk kepentin­gan yang bukan kepentingan Indonesia dan bangsa Indonesia. Kedua kami instruksikan ke­pada seluruh kader GP Ansor dan Banser untuk menjaga terus ukhuwwah islamiyyah, ukhuw­wah wathaniyah dan ukhuwwah basyariyah, serta kebhinekaan.

Dalam pertemuan dengan Muhammadiyah kemarin sem­pat menyinggung soal Aksi Bela Tauhid yang rencananya dilak­sanakan Jum'at ini enggak?
Secara spesifik sih enggak. Tapi kemarin disepakati supaya masing-masing ya meredakan jamaahnya lah, supaya enggak usah ikut-ikut. Begitu kira-kira.

Kalau soal pembakaran bendera?
Sedikit....sedikit. Sebelumnya kan kami sudah menyatakan meminta maaf, terhadap publik yang terganggu karena peris­tiwa di Garut itu. Dan semua sudah saling memahami, saya kira sekarang tinggal bagaimana recovery-nya.

Selain yang sudah disampai­kan tadi, apa lagi yang dibahas dalam pertemuan tersebut?
Selain itu cuma ngobrol-ngo­brol santai saja saya kira. Jadi Muhammadiyah dan NU ini kan berasal dari akar yang sama. Ini menggali kembali saja akar-akar yang sama itu, kemudian me­nyatukan dalam visi yang sama ke depan, supaya bisa bekerja sama dengan lebih baik.

Acara Sumpah Pemuda di Cianjur kan viral karena yang jadi komandan upacaranya dari Banser. Apa tanggapan Anda soal ini?

Ya saya enggak tahu ya ba­gaimana proses penunjukan kader Banser ini jadi komandan upacara. Saya enggak tahu, tapi harusnya kalau itu jadi persoalan dari awal dong harusnya. Bukan ketika setelah upacara baru ke­mudian dipersoalkan. Saya kira itu. Apa sih yang jadi soal? Saya juga enggak tahu. ***

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya