Kementerian PUPR Raih Penghargaan Dari Kemenkeu

Penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan tingkat Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tertinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil diraih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penghargaan yang diserahkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo itu diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat acara Seminar Hari Oeang ke-72, di Jakarta, Rabu, (31/10).

Anita Firmanti menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenkeu. Menurutnya, penghargaan ini akan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

Lebih dari 40 persen nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 telah dicatat dan dikelola dengan baik oleh Kementerian PUPR.

“Ini adalah bagian dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR yang akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin baik ke depan,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan sertifikasi tanah adalah dengan memberikan sertifikat untuk setiap aset tanah yang dimiliki Kementerian PUPR.

“Oleh karenanya, ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat menantang untuk Kementerian PUPR,” ujar Sekjen PUPR Anita.

Penghargaan bagi Kementerian PUPR ini merupakan bentuk dari kerja sama para stakeholder antara Kemenkeu dengan Kementerian/Lembaga yang senantiasa memberikan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan, Budi Setiawan mengatakan dalam sertifikasi tanah, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui program Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah (Simantap).

Dari alokasi sebanyak 5.000 sertifikat untuk Kementerian/Lembaga per tahun, jumlah bidang tanah yang diajukan Kementerian PUPR dan terbit sertifikatnya mencapai lebih dari 3.000 bidang tanah. [ian/***]