Berita

Foto/Net

Bisnis

Target Ekonomi Dinilai Ambisius

RAPBN 2019 Diketok
RABU, 31 OKTOBER 2018 | 10:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemarin, mengetok palu tanda me­nyetujui postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Pengesahannya ren­cananya akan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR hari ini.

"Postur APBN 2019 su­dah kami sepakati," ungkap Ketua Banggar Aziz Syam­suddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dalam RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi di tahun depan ditargetkan sebesar 5,3 persen. Inflasi sebesar 3,5 persen. Tingkat suku bunga Surat Perben­daharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen. Harga minyak mentah Indonesia sebesar 70 per barel dolar AS. Dan lifting gas 1,25 juta barel setara min­yak per hari.


Sementara nilai tukar ru­piah mengalami perubahan menjadi Rp 15.000 per dolar AS, dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 sebesar Rp 14.400. Se­lain rupiah, lifting minyak juga mengalami perubahan menjadi 775 ribu barel per hari dari sebelumnya 750 ribu barel per hari.

Dalam rapat ini, hadir per­wakilan pemerintah antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Gubernur Bank Indone­sia (BI) Perry Warjiyo.

Dengan kurs Rp 15.000 per dolar AS, pendapa­tan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun, naik dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 sebesar Rp 2.142,5 triliun. Rinciannya dari penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, lebih tinggi dari sebelum­nya Rp 1.781 triliun den­gan tax ratio sebesar 12,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan Rp 378,3 triliun dari sebelumnya Rp 361,1 triliun.

Sementara, belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.461,1 triliun, naik Rp 21,4 triliun dari sebelumnya dalam Nota Keuangan sebe­sar Rp 2.439,7 triliun. Rin­ciannya, belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.634,3 triliun. Anggaran itu terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 855,5 triliun dan belanja non K/L menjadi Rp 778,9 triliun. Belanja non K/L tersebut termasuk ke pem­bayaran bunga utang yang sebesar Rp 275,9 triliun.

Untuk subsidi energi naik Rp 4,1 triliun menjadi Rp 159,9 triliun (subsidi BBM dan elpiji Rp 100,7 triliun dan subsidi listrik Rp 59,3 triliun). Dan, belanja lain­nya Rp 114 triliun.

Adapun belanja lain-lain tersebut antara lain untuk cadangan penanggulangan bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulteng sebesar Rp 10 triliun dan cadangan pooling fund bencana sebe­sar Rp 1 triliun.

Transfer daerah ke dana desa meningkat menjadi Rp 826,8 triliun. Terdiri dari transfer ke daerah Rp 756,8 triliun dan dana desa Rp 70 triliun.

Dengan demikian, de­fisit keseimbangan primer diproyeksi mengecil men­jadi Rp 20,1 triliun dari sebelumnya Rp 21,7 triliun. Sementara defisit anggaran sebesar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara me­nilai, target-target yang diajukan masih terlalu opti­mistis. Misalnya, target per­tumbuhan ekonomi 2019 dipatok 5,3 persen.

"Yang realistis itu 5-5,1 persen. Target 5,3 persen rentan tidak tercapai. Penyebabnya? Ada perang dagang, fluktuasi harga minyak, naiknya suku bunga, penurunan investasi dan rendahnya konsumsi rumah tangga," ungkap Bhima.

Selain itu, Bhima menilai, laju inflasi tahun depan juga sulit bisa di angka 3,5 persen. Karena, kurs rupiah mengalami pelemahan dan harga pangan mulai naik. Hal lain disorotinya nilai rupiah ditarget Rp 15.000. Diproyeksinya, rupiah berada di kisaran Rp 15.500-15.800. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya