Musibah kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkalpinang membuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) angkat bicara.
Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak mengatakan, Kementerian Perhubungan harus melakukan audit ulang maskapai Lion Air.
"Menteri Perhubungan (Menhub) harus melakukan audit ulang atas seluruh regulasi atau mekanisme yang ada tentang pengecekan pesawat sebelum pesawat lepas landas," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (30/10).
BPKN mempertanyakan selama 10 tahun maskapai Lion Air beroperasi, sejauh ini banyak mendapat komplain dari konsumen baik itu berupa keterlambatan, kehilangan barang, nomor bangku digunakan lebih dari seorang penumpang dan masalah lainnya.
"Karena itu, pemerintah harus berani dan tegas memberikan sanksi seperti pencabutan izin usaha apabila ditemukan ada kesalahan dari pihak pelaku usaha penerbangan," jelas Rolas yang pernah memenangkan advokasi gugatan terhadap Lion Air karena diterlantarkan.
Menurut dia, perlu komitmen yang serius dan sungguh-sungguh dari pihak pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen dalam hal transportasi udara. Karena kelalaian kecil dapat mengakibatkan hal yang sangat fatal.
Rolas mengingatkan, UU 1/2009 tentang Penerbangan, pasal 10 jelas menunjuk penerbangan dikuasai oleh negara yang dibina pemerintah yang memperhatikan aspek kehidupan masyarakat.
Dalam ayat 5 huruf G UU tersebut berbunyi: memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim, serta keselamatandan keamanan penerbangan.
"Nah berdasarkan poin ini, dugaan ada persoalan teknis yang tidak dijalankan sehingga mengakibatkan pesawat jatuh. Karenanya ada pembenahan secara sistematis,†harap Rolas.
[wid]
