Pemerintah Diminta Serius Benahi Data Pangan

Pemerintah diminta untuk serius membenahi masalah-masalah yang berkaitan dengan data pangan.

Sehingga, tidak ada lagi perbedaan data beras antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Apalagi selisih data itu mencapai belasan juta ton.

Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai bahwa pembenahan perlu dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil untung dari data yang bertentangan tersebut.

"Pemerintah tidak memiliki kebijakan politik serius untuk membenahi hal tersebut. (Jangan-jangan) kesalahan data sengaja dibiarkan," tengarainya dalam keterangan tertulis, Senin (29/10).

Permasalahaan data tidak hanya terjadi dalam urusan stok beras, melainkan data lain yang berhubungan dengan impor. Dahnil khawatir ada pemburu rente yang kemudian memanfaatkan data carut marut tersebut.

"Ada potensi perburuan rente di tengah data-data tersebut,” ujar ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu.

Berdasarkan data BPS, surplus produksi beras di tahun 2018 hanya 2,8 juta ton. Sementara perhitungan Kementan, surplus beras mencapai 13,03 juta ton. Perhitungan Kementan itu didasarkan pada produksi beras sebesar 80 juta ton atau setara dengan 46,5 juta ton setara beras dikurangi total konsumsi beras nasional sebesar 33,47 juta ton.[wid]