Berita

Fahri Hamzah//RMOL

Politik

Fahri Hamzah: Jangan Karena Tidak Suka, Lalu Sumpal Mulut Orang

SENIN, 29 OKTOBER 2018 | 14:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Pemerintahan Presiden, Joko Widodo dianggap antikritik sehingga jika ada pihak-pihak yang lantang bersuara langsung dibungkam.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/10).

"Orang diskusi dalam ruangan itu biasa. Apa sih yang ditakutkan? Kan omongan-omongan saja, enggak bikin berdarah. Terbiasalah kita denger kritik. Pejabat dimaki harusnya siap, masak rakyat sudah bayar, dimaki saja (pejabat) enggak sanggup," ujar Fahri terkait pelarangan diskusi di gedung MPR.


Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan (FMPPHK) yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara tidak diizinkan menggunakan ruang GBHN di Gedung Nusantara V oleh Setjen MPR.

Disuasi FMPPHK dengan tema "Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara" akhirnya dipindah ke selasar depan ruang GBHN.

Fahri tidak mengetahui mekanisme perizinan Marwan Batubara dkk, yang pasti dia menilai seharusnya sebagai gedung rakyat, masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi diizinkan.

"Saya tidak tahu ini minjam ke Sekretariat MPR atau ke siapa. Pak Amien Rais itu bekas ketua MPR, suka atau tidak harusnya enggak ada kucing-kucingan kayak gini," selorohnya.

Maka dari itu, politisi asal NTB meminta agar pemerintah tidak perlu risau dengan kritikan. Karena menurutnya adanya kritikan itu bisa membangun pemerintahan yang lebih baik.

"Jangan lah pemerintah karena enggak suka menjawab lalu mulut orang disumpal, jangan. Biarin saja orang ngomong. Terbuka saja acara begini. Itu yang saya aneh, apa masalahnya," pungkas Fahri. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya