Berita

Fahri Hamzah//RMOL

Politik

Fahri Hamzah: Jangan Karena Tidak Suka, Lalu Sumpal Mulut Orang

SENIN, 29 OKTOBER 2018 | 14:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Pemerintahan Presiden, Joko Widodo dianggap antikritik sehingga jika ada pihak-pihak yang lantang bersuara langsung dibungkam.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/10).

"Orang diskusi dalam ruangan itu biasa. Apa sih yang ditakutkan? Kan omongan-omongan saja, enggak bikin berdarah. Terbiasalah kita denger kritik. Pejabat dimaki harusnya siap, masak rakyat sudah bayar, dimaki saja (pejabat) enggak sanggup," ujar Fahri terkait pelarangan diskusi di gedung MPR.


Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan (FMPPHK) yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara tidak diizinkan menggunakan ruang GBHN di Gedung Nusantara V oleh Setjen MPR.

Disuasi FMPPHK dengan tema "Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara" akhirnya dipindah ke selasar depan ruang GBHN.

Fahri tidak mengetahui mekanisme perizinan Marwan Batubara dkk, yang pasti dia menilai seharusnya sebagai gedung rakyat, masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi diizinkan.

"Saya tidak tahu ini minjam ke Sekretariat MPR atau ke siapa. Pak Amien Rais itu bekas ketua MPR, suka atau tidak harusnya enggak ada kucing-kucingan kayak gini," selorohnya.

Maka dari itu, politisi asal NTB meminta agar pemerintah tidak perlu risau dengan kritikan. Karena menurutnya adanya kritikan itu bisa membangun pemerintahan yang lebih baik.

"Jangan lah pemerintah karena enggak suka menjawab lalu mulut orang disumpal, jangan. Biarin saja orang ngomong. Terbuka saja acara begini. Itu yang saya aneh, apa masalahnya," pungkas Fahri. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya