Fahri Hamzah: Aspirasi Paling Banyak Mampet Di Era Jokowi

. Kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam konstitusi, dan alam demokrasi banyak terhambat di era pemerintahan Presiden, Joko Widodo.

Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat diskusi publik bertajuk "Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara" di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (29/10).

"Ini artinya ada yang tidak beres dan lebih tidak beres karena bapak ibu tidak tertampung yang seharusnya diskusi di ruangan akhirnya jadi di sini (selasar depan ruang GBHN). Jadi ada yang mampet, saya melihat di pemerihatan Jokowi ini paling banyak mampetnya," ucap Fahri.

Hal itu diketengarai akibat penolakan diskusi di ruang GBHN, gedung MPR. Menurut Fahri ada pihak yang mengintervensi diskusi itu sehingga dilarang.

Dia pun menjelaskan falsafah gedung DPR yang sejatinya merupakan gedung rakyat di mana rakyat bebas menyampaikan aspirasi dan uneg-unegnya.

"Karena di sini masih banyak pejabat yang pro eksekutif. Komisi-komisi, pansus dan sebagainya adalah tempat kegiatan masyarakat yang bebas bahkan saya pernah mengusulkan di awal periode untuk perlu adanya alun-alun demokrasi," bebernya.

Sehingga ketika proses demokrasi itu terhambat dan terbungkam maka negara menjadi tidak aman. Dengan kata lain di masyarakat akan banyak terjadi gejolak kepada pemerintahnya.

"Kalau negara itu aman, aspirasinya tersalur pasti yang begini-begini tidak ada. Kalau ini terjadi berarti ada yang tidak beres di metode demokrasi," pungkas Fahri. [rus]