Koalisi Minta Hentikan Kriminalisasi Kepada Warga Pulau Pari

Tiga orang nelayan diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karenanya, Koalisi Selamatkan Pulau Pari meminta kepada Polres Kepulauan Seribu untuk menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pulau Pari.

“Masak pungli cuma Rp 5.000. Itu bukan pungli, tapi iuran karena selama ini mereka sudah membersihkan tempat wisata dan menanam pohon,” kata Nelson dari LBH Jakarta saat konferensi pers di kantornya, Minggu (28/10).

Sebelumnya melalui Putusan Nomor 242/PID.B/2018 PT.DKI dan Putusan Nomor 243/PID.B/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018, 3 orang nelayan Pulau Pari yakni Mustaghfirin alias Bob, Martono alias Baok dan Bahrudin alias Edo telah dipenjara selama 6 bulan dengan tuduhan melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 5.000.

Menurut Nelson, pengumpulan itu bukanlah suatu bentuk pelanggaran karena tidak ada dasar hukumnya. Kemudian adanya pungutan itu juga hasil keputusan musyawarah dengan Lurah, Polsek dan para tokoh masyarakat.

“Ini menyalahgunakan istilah saber pungli yang dilakukan pemerintah. Jadi kita dibodohi dengan arogansi kekuasaan dengan saber pungli untuk mengkriminalisasi warga,” tegas Nelson.

Nelson beserta para tokoh menuntut agar pemerintah memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Sebaliknya bukan kepada korporasi dalam hal ini PT Bumipari Asri.

Akhirnya dengan menggunakan berbagai cara, pihak perusahaan yang berkolaborasi dengan pemerintah mengkriminalisasi warga agar penguasaan Pulau Pari sepenuhnya bisa dimiliki.

“Ini omong kosong semuanya dengan saber pungli, warga mana mengerti dengan istilah saber pungli,” tegasnya lagi.

Saat ini mantan Ketua RW, Sulaiman yang masih dibui juga dituntut untuk dibebaskan. Sehingga pihaknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan Sulaiman dari segala tuntutan.

“Kami meminta pemerintah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta turun tangan mengatasi perampasan tanah berkedok kriminalisasi,” demikian Nelson. [jto]