Setiap negara memiliki ciri-ciri sistem demokrasi tersendiri. Dalam Hal ini, Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila.
Begitu kata Wakil Ketua MPR Mahyudin saat diskusi bertema 'Demokrasi Ala Indonesia Minimalisir Pejabat Korupsi?' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10).
Menurut Mahyudin sistem demokrasi Indonesia dijelaskan dalam sila keempat Pancasila.
"Dari sistem inilah maka di Indonesia hadir lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR," ujar Mahyudin.
Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan dalam demokrasi, semua rakyat mempunyai hak yang sama, sehingga Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.
Meski demikian Mahyudin mengakui sistem demokrasi langsung melalui Pemilu dirasa tak optimal jika kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat masih rendah. Menurutnya pemilihan langsung dapat memunculkan terjadinya politik uang.
"Money politic itu bisa berupa barang, bisa berupa uang," ujarnya.
Ia menilai dari politik uang itu lahirlah pemimpin-pemimpin yang tak mempunyai kapasitas. Bahkan Mahyudin menyebut pemimpin yang terpilih lewat Pilkada adalah orang-orang yang cenderung punya modal.
"Yang bagus bisa kalah karena tak punya modal," ujarnya.
Terpilihnya seorang kepala daerah yang disponsori akan menyebabkan kekuasaan yang tergadai. Dari sinilah membuat banyak kepala daerah kena OTT KPK.
"Saya harap di Cirebon kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK," harapnya.
Diakui Mahyudin untuk membuktikan mahar politik memang susah, namun praktek semacam itu ada. Banyak orang yang mengaku diminta uang mahar atau uang perahu saat maju dalam Pilkada.
Menghadapi yang demikian pria asal Kalimantan itu menyarankan pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD. Hal itu pernah terjadi di masa Orde Baru, namun Mahyudin mengakui pada masa itu ada kerancuan sebab ada unsur eksekutif di DPRD.
"Pada masa itu ada Fraksi ABRI (TNI/Polri)," ujarnya.
Mahyudin menambahkan dalam era reformasi ini, kondisi DPRD lebih bagus. Tak ada unsur eksekutif sehingga pemilihan kepala daerah dapat dikembalikan ke DPRD lagi.
Meski begitu lagi-lagi, sambung Mahyudin, tidak ada jaminan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD bebas politik uang, Tapi jika dikembalikan ke DPRD akan lebih memudahkan pengawasan.
"Pilkada lewat DPRD bisa saja nanti anggotanya langsung diawasi KPK," jelasnya.
Mahyudin juga menyarankan untuk menghilangkan politik uang, biaya operasional partai dan saat Pemilu ditanggung oleh negara. Ini penting agar partai dan politisi tak terbebani masalah keuangan.
[nes]
