Berita

Politik

Era Teknologi 4.0, Indonesia Perlu RUU Pengelolaan Data Raksasa

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 11:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Di era teknologi informasi dan teknologi biologi (Teknologi 4.0) saat ini penguasaan dan pengelolaan data adalah kunci keberhasilan di berbagai sektor kehidupan, apalagi pengelolaan data strategis seperti program pemerintahan di sebuah negara.

Atas dasar tersebut beberapa anggota DPR RI saat ini mengajukan RUU Pengelolaan Data Raksasa Untuk Pemerintahan 4.0.

"Ini supaya kita memiliki suatu big data besar yang digunakan oleh seluruh lembaga," ujar Anggota DPR Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko saat ditemui di Komplek Parlemen, Rabu (24/10).


Sambung dia, dengan seperti itu maka perencanaan menjadi lebih terkendali, efektif, dan tepat sasaran. Meskipun sebagian perencanaan pemerintahan telah memakai sistem pengelolaan data berbasis digital, tetapi integrasi data tampaknya masih menjadi persoalan.

"Lihat saja sekarang datanya pada berbeda-beda, kemudian kalau terjadi sesuatu ngambil keputusannya lama, jadi kalau dengan ini itu semua langsung articial inteligence yang bekerja," beber Budiman.

Anggota Komisi II DPR tersebut lebih lanjut mengutarakan akibat data yang berbeda-beda akhirnya kerap terjadi tumpang-tindih program sehingga konsekuensinya adalah pembiayaan ganda pada program dan masalah yang sama.

"Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang cerdas berbasis Data Raksasa dan Teknologi 4.0, yang bisa merangkum semua masalah dan potensi bangsa, dan merumuskannya menjadi satu program yang bisa dijalankan bersama dengan sinergis di semua sektor," pungkasnya. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya