Berita

Hukum

Polisi, Lebih Penting Bongkar Sindikat Mafia Impor Pangan!

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 02:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kepolisian semestinya menunda pemanggilan Rizal Ramli terkait pelaporan Partai Nasdem yang menuduh mantan Menko Ekonomi dan Menko Maritim itu mencemarkan nama baik Surya Paloh.

"Ada yang lebih penting daripada memproses kasus pencemaran nama baik, yaitu membongkar sindikat mafia impor pangan sebagaimana dibeberkan RR," ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (23/10).

Sya'roni mengatakan rakyat pasti mengapresiasi kepolisian bila berani menindaklanjuti dugaan korupsi impor pangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Sebaliknya, rakyat akan kecewa jika yang diproses terlebih dahulu justru tuduhan pencemaran nama baik oleh Rizal Ramli yang telah membeberkan indikasi-indikasi korupsinya.


"Padahal ada substansi yang lebih penting yaitu menghentikan keserakan para penikmat impor pangan. Caranya dengan membongkar kasus dugaan korupsi impor pangan terlebih dahulu.
Puluhan juta rakyat akan terselamatkan bila aparat berhasil menggulung sindikat mafia impor pangan," imbuh dia.

Kebijakan impor pangan, kata dia, menyengsarakan para petani dan petambak garam. Mereka berharap akan mendapatkan harga bagus tetapi karena ada impor terpaksa harus gigit jari.

"Kerugian karena adanya impor pangan sangat besar sekali. Bisa dibayangkan dari 2 juta ton beras dan 3,7 juta garam, berapa keuntungan yang bisa dikumpulkan oleh para mafia impor. Pasti sangat besar," tukas Sya'roni.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya