Partisipasi Publik Melawan Korupsi Bisa Menurun

Kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai satu-satunya institusi penegak hukum dalam tindak pidana korupsi yang dipercaya publik akan kian tergerus karena dianggap tidak responsif terhadap berbagai pengaduan dari masyarakat.

"Padahal seharusnya KPK cepat tanggap terhadap isu-isu korupsi yang bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengganggu hajat hidup orang banyak yang terungkap di ranah publik," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi melalui pesan elekronik yang dipancarluaskannya, Rabu (24/10).

Dia mencontohkan skandal impor pangan. Seharusnya KPK paham bahwa isu-isu korupsi besar selalu melibatkan para penguasa sehingga respon penegakan hukum yang lamban akan dengan sangat mudah disulap menjadi pencemaran nama baik oleh si pelaku korupsi, dan membuat pengungkapnya bisa lekas dituduh balik untuk dijadikan tersangka.

"Apa yang terjadi pada Rizal Ramli dan yang siap dijatuhkan kepada teman-teman di IndonesiaLeak semata akibat kurang responsifnya KPK dalam menindaklanjuti temuan masyarakat," kata Jurubicara Presiden era Pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

Adhie percaya, melihat kasus-kasus pembalikkan tuduhan pencerman nama baik kepada orang-orang yang berniat melawan korupsi di negeri ini, akan memupus keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau hal ini berul-betul terjadi, yang rugi bukan hanya KPK yang tidak akan lagi didukung masyarakat saat menghadapi tekanan kekuasaan, tapi seluruh rakyat Indonesia akan merugi. Jangan sampai para koruptor merasa difitnah hanya karena skandal korupsinya tidak disentuh (aparat) hukum," tukas Adhie.[dem]