Berita

Bisnis

IHPS I 2018, BPK Ungkap 9.808 Temuan

SELASA, 23 OKTOBER 2018 | 13:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan.

IHPS ini merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP keuangan (93%), 12 LHP kinerja (2%) dan 36 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%).

Seperti dilansir website resmi BPK RI, dalam ringkasan eksekutif IHPS I tahun 2018 , belasan ribu permasalahan itu, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, 8.030 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun dan 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun.


Lebih jauh, BPK menyebutkan, dari hasil pemeriksaan atas 652 LHP keuangan, 79% atau 512 diantaranya, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun terhadap 12 LHP Kinerja, 42% atau 5 LHP memuat kesimpulan belum sepenuhnya efektf. Sedangkan hasil pemeriksaan 36 LHP DTT,  67% atau 24 LHP memuat kesimpulan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterangkan BPK lebih rinci, dari 8.030 permasalahan ketidakpatuhan, 3.557 diantaranya mengakibatkan kerugian senilai Rp2,34 triliun. Sedangkan 513 permasalahan menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,03 triliun. Sedangkan 1.102 permasalahan menyebabkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp6,69 triliun.

Selain itu, terdapat 2.858 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

BPK juga menambahkan, terkait ketidakpatuhan tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp676,15 miliar.

Sementara, dari 204 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, terdapat 29 (14%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp1,20 triliun, 5 (3%) permasalahan, ketidakefisienan senilai Rp237,26 miliar, dan 170 (83%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp48,18 miliar.[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya