Para mafia pangan dalam impor beras diduga mendapat perlindungan dari oknum Kementerian Perdagangan.
Bahkan, ekonom senior Rizal Ramli blak-blakan menunjuk Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga bertanggung jawab terhadap maraknya impor beras yang mematikan petani.
Hari ini, RR biasa disapa, didampingi para pengacaranya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan mafia pangan.
Langkah RR tersebut diapresiasi kalangan wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, KRT Darori Wonodipuro mengaku punya kegelisahan yang sama dengan RR terkait masifnya impor pangan.
Menurut Legislator asal Jawa Tengah itu, semuanya harus kembali lagi pada data.
"Kalau Kementan sama Bulog
kan datanya fakta. Mereka terjun langsung ke lapangan. Kalau Kemendag itu datanya dari mana? Itu mengecat langit itu," kata Darori saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (23/10).
Sambung Darori, data itu seharusnya diperoleh dari petani. Sehingga perhitungan kebutuhan pangan untuk beberapa bulan ke depan bisa terukur. Berdasarkan data terakhir Bulog, stok beras nasional masih di atas 2 juta ton.
"Ini seharusnya masih masuk kategori aman dan tidak perlu impor. Jadi Kemendag ini nggak tahu datanya dari mana. Kalau data
kan harusnya dari petani baru Kemendag ngambil sikap,†tegasnya.
Seharusnya, Bulog dan Kementerian Pertanian dilibatkan dalam mengambil kebijakan impor pangan.Namun terkesan jalan masing-masing, terlebih Kementerian Perdagangan.
"Cuma Mendag beralibi itu sudah keputusan Menko, lah
kok Menko yang disalahkan. Kalau datanya seperti mengecat langit itu ya
kayak gitu yang terjadi," kritiknya.
[wid]
