Berita

Rizal Ramli/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Indonesia Harus Punya Pricing Policy Yang Untungkan Petani

SENIN, 22 OKTOBER 2018 | 16:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Salah satu faktor pendukung agar Indonesia bisa berdaulat dalam pangan adalah adanya pricing policy atau  kebijakan harga dari pemerintah yang berpihak kepada petani.

Hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli dalam sebuah diskusi tentang pangan yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Gerindra DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (22/10).

"Salah satu pangan kita berhasil ada pricing policy dari pemerintahnya seperti di Jepang dan Taiwan," ujar RR biasa disapa.


Mantan Kepala Bulog era Presiden Gus Dur itu tahu persis mengenai kebijakan harga pangan yang menguntungkan petani ketika panen.

"Kita harus punya harga yang menguntungkan, jadi kalau petani panen petani itu untung," tegasnya.

Bagi dia cukup lima komoditi saja, salah satunya beras, dengan adanya kebijakan harga yang menguntungkan petani maka kehidupan petani menjadi sejahtera.

Karena tidak memiliki kebijakan harga yang menguntungkan petani, pemerintah Indonesia saat ini lebih banyak bergantung pada impor dan ke arah liberal pembangunan ekonominya.

"Kalau sekarang terlalu liberal, pemerintah kita lebih banyak kerja untuk petani Thailand dan Vietnam karena doyan banget impor," tegasnya lagi.

Sehingga yang menikmati kebijakan itu selain petani dari negara lain juga para pejabat yang menerima fee impor.

"Jadi yang nikmati keuntungan itu bukan petani, tapi yang nikmati struktur pasar. Jadi harus ada pricing policy, mohon maaf itu tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah pertanian, sekolah pertanian hanya ajarkan teknik saja, seharusnya pricing policy juga diajarkan," pungkas RR. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya