Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah mengeluarkan pernyataan kebocoran anggaran di proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK.
Hal ini ditegaskan anggota BPK, Rizal Djalil dalam konferensi pers di Media Center BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (22/10).
"BPK tidak pernah membuat pernyataan seperti yang disampaikan dalam judul maupun isi pemberitaan di salah satu media online pada tanggal 19 Oktober 2018," bantahnya.
BPK, jelas Rizal, justru mengapresiasi semua program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pembangunan fasilitas Asian Games 2018 yang dapat diselesaikan dalam waktu terbatas dan bermanfaat.
Rizal memaparkan, dari hasil pemeriksaan BPK, Kementerian PUPR telah merealisasikan belanja infrastruktur selama tahun 2015, 2016, dan 2017 dengan nilai total anggaran Rp 289,93 triliun. Namun untuk belanja infrastruktur tahun 2018 belum dilakukan pemeriksaan ataupun audit. Hal itu karena kegiatan pembangunan infrastruktur masih berlangsung.
"Pemeriksaan dimaksud akan dilakukan pada tahun 2019. Saat ini, Kementerian PUPR disamping mengerjakan program APBN tahun 2018 juga sedang fokus menyelesaikan program rehabilitasi atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah," ujarnya.
Hadir juga dalam konferensi pers tersebut Auditor Utama Keuangan Negara IV, Laode Nusriadi. Dia menjelaskan angka lebih dari Rp 44 triliun sebagaimana dalam pemberitaan media siber itu, merupakan akumulasi dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2003 hingga semester I tahun 2017.
"Nggak ada kaitannya dengan spesifik infrastruktur. Itu adalah angka akumulasi temuan BPK dari tahun 2003 sampai dengan semester I 2017," jelas Laode.
Meski demikian, lanjut Laode, 95 persen dari angka itu sudah diproses dan putusan hukumnya pun inkrah.
"Sisanya masih dalam proses," pungkasnya.
[wid]Â
