Capres nomor urut 01 Joko Widodo terjun langsung memberi pengarahan kepada Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) wilayah Jawa Tengah.
Pengarahan itu dilakukan saat acara deklarasi TKN KIK Jateng di Panti Marhen, Kota Semarang, Jateng Sabtu (20/10).
Menurut Jokowi TKN KIK Jateng harus bisa menjawab isu PKI yang pernah dihembuskan pada Pilpres 2014 lalu.
Selain itu Jokowi juga mengingatkan lagi soal isu yang dihembuskan musuh politik untuk menyerang dirinya. yakni tudingan sebagai antek asing.
Salah satu cara dalam melawan isu antek asing yakni menjelaskan kinerja pemerintah dalam mengambil blok Mahakam yang sebelumnya di kelola Prancis dan Jepang, Chevron.
"Dulu dipegang Amerika, PT Freeport 40 tahun dapat 40 persen diem saja, sekarang sudah 51 persen. Selama 3,5 tahun urusanya baru rampung kita bicara dengan mereka," ungkap Jokowi saat berpidato di acara deklarasi TKN KIK seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJateng.
Lebih lanjut, Jokowi juga menjelaskan untuk mendapatkan saham mayoritas tambang emas di Papua, PT.Freeport dirinya banyak sekali mendapatkan tekanan.
"Dipikir-dipikir enggak ada tekanan apa? Saya mau mayoritas sejak 2014 akhir, tapi negosiasi alot sekali, saya mau mayoritas dan 51 persen. Nyatanya dapat, antek asing yang mana?" ujar Jokowi.
Tak ketinggalan isu tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang selama ini diolah lawan politik harus diantisipasi juga.
Dirinya mengaku sama sekali tidak pernah menandatangani masuknya 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok. Jokowi menjelaskan dirinya hanya mengatakan ada 10 juta wisatawan dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia.
"Saya tandatangani itu jumlah wisatawan yang datang dari Tiongkok, bukan TKA-nya. Coba kita bandingkan TKA di Indonesia satu persen saja tidak ada. Saya makanya kalau pidato harus sering bilang begini," bebernya.
Terakhir Jokowi mengingatkan soal, isu yang baru-baru ini merebak, yaitu adanya upaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Padahal, terjeratnya hukum beberapa ulama diakibatkan karena adanya pelaporan dan sudah sesuai proses hukumnya.
"Kriminalisasi ulama, yang dikriminalisasi siapa? Tapi kalau memang ada ulama dilaporkan itu udah masuk wilayah hukum," pungkas Jokowi.
[nes]
