Sri Sultan Hamengku Buwono X/Net
Bangsa Indonesia dibangun dengan pondasi negara kesatuan republik yang berbhineka tunggal Ika.
Dalam kebersamaan membangun yang berbeda-beda menyatakan diri menjadi satu. Buktinya Pancasila bukan kesatuan Indonesia melainkan Persatuan Indonesia.
Demikian pidato politik Raja Jawa, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Hotel Eastparc, Yogyakarta, Jumat malam (17/10). Pidato terkait erat dengan dua agenda Pileg dan Pilpres 2019.
"Jadi yang bhineka final karena yang berbeda-beda sudah menyatakan bersatu. Mestinya dengan Ika itu kita pun mengakui juga yang berbeda-beda itu. Tapi kita tidak pernah diberitahu oleh para pemimpin. Selalu bicaranya, Bhineka, kemajemukan, tapi tidak pernah dikatakan yang Ika itu pun harus menerima perbedaan," tegas Sri Sultan yang juga gubernur DI Yogyakarta.
Dia menyayangkan hal itu tidak dilakukan. Menurutnya, kalau saja dilaksanakan maka di Indonesia tidak ada mayoritas dan minoritas karena dilandaskan dari kebersamaan tadi. Secara konstitusi, baik mayoritas maupun minoritas di Indonesia, kata Sri Sultan, dihargai.
"Itu artinya kita ini dalam kebersamaan," ujarnya.
Dalam kaitan pertarungan politik pun kebersamaan itu menurutnya, tetap harus dijaga.
Dalam sebuah pertarungan politik seperti Pillres misalnya, ada pihak yang menang dan kalah. Pihak yang menang menjalankan roda pemerintahan, termasuk menyusun kabinet.
"Pihak yang kalah, apa tidak boleh bisa menjadi menteri? Masa harus juga keluar. Sebab model demokrasi Indonesia dalam kebersamaan," katanya.
Atas dasar kebersamaan itulah pihak pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata pihak yang kalah memilih menjadi oposisi.
Dia menegaskan, oposisi tetap memiliki potensi. Jadi sekecil apapun mereka, pemerintah perlu mendengarkan suaranya.
"Sebab mereka juga punya orang-orang pandai yang dimanfaatkan pemerintah untuk membangun republik ini di dalam kebersamaan," kata Sri Sultan.
Dengan demikian, menurutnya, seorang presiden di republik ini tidak hanya bisa mengibarkan benderanya sendiri, tapi harus bisa mengibarkan bendera yang lain. Apalagi seorang pemimpin yang berkuasa, kekuasaan sepenuhnya diabdikan untuk rakyatnya.
"Hanya dengan dasar kebersamaaan, memberikan ruang biarpun kecil, itu harapan saya kita selalu bisa membangun komunikasi yang baik dengan siapa pun," demikian Sri Sultan.
[wid]
