. Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum solid dengan beberapa kontroversi yang terjadi yang akhir-akhir ini.
Seperti, kontroversi pertemuan Deputi Penindakan KPK, Brigjen Polisi Firli dengan mantan Gubernur NTB, M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), dugaan pelanggaran etik Deputi Pencegahan KPK, termasuk soal dugaan perusakan 'buku merah' yang nyaring diisuarakan pihak luar namun sudah dibantah KPK.
Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, persoalan-persoalan internal yang di-amplify ke luar KPK dan menimbulkan kontroversi publik bisa diduga merupakan rangkaian bagian kerja dari elemen tertentu yang bermaksud mengusik KPK dan atau terus-menerus mempertentangkan faksi-faksi di tubuh KPK berseteru.
"Ujung dari upaya ini adalah pelemahan KPK," ujar Hendardi dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).
Dia menegaskan ihwal pertemuan komisioner KPK, pejabat dan pegawai KPK memang diatur secara rigid dalam Peraturan KPK 7/2013 tentang Prilaku KPK.
Namun demikian, jelasnya, sejak kasus pertemuan yang melilit Chandra M. Hamzah, Komisioner KPK periode II dan komisioner lain serta pegawai KPK pada periode itu dengan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang dililit kasus, pimpinan KPK dan atau Komite Etik KPK tidak pernah menyelesaikannya secara tegas sehingga tidak ada preseden kokoh mengatasi persoalan larangan-larangan pertemuan.
Apalagi dalam peraturan KPK, pertemuan juga dibenarkan jika diketahui pimpinan. Relativitas makna pertemuan inilah yang saat ini juga menimpa Deputi Penindakan KPK, meskipun pertemuan itu dilakukan di tempat terbuka dan dalam hubungan antar Muspida Provinsi NTB.
Pertemuan di tempat umum atau publik area seperti pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, acara pernikahan, pusat olah raga dalan lain lain yang tidak disengaja merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.
"Sepanjang jejak rekam yang bisa ditelusuri, Brigjen Pol. Firli adalah perwira tinggi Polri yang berintegritas dan karenanya pula dipilih menjadi Deputi Penindakan KPK," tegas Hendardi.
Sementara detail peristiwa yang diduga dilakukan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menurutnya juga menggambarkan hal serupa, yakni adanya proses penyuaraan kuat oleh elemen dalam tubuh KPK.
"Amplifying peristiwa sangat detail dan teknis yang semestinya menjadi domain penyidik menunjukkan faksionalisasi dalam organ penyidik KPK. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi karena berpotensi mempengaruhi keinerja KPK secara keseluruhan," kata Hendardi mengingatkan.
Dia mengakui, advokasi persoalan-persoalan di tubuh KPK dalam kerangka penguatan KPK adalah kebutuhan semua untuk menjaga lembaga ini terus dipercaya rakyat.
"Tetapi amplifying berlebihan dan membiarkannya menjadi kontroversi jelas disayangkan karena menjadikan KPK rentan dipolitisasi oleh berbagai pihak. Fokus pemberantasan korupsi dan perkuat manajemen organisasi KPK adalah prioritas utama KPK saat ini dan tidak ikut dalam politik," demikian Hendardi.
[rus]
