Dukungan bekas Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie kepada Joko Widodo dicurigai dilatarbelakangi kepentingan bisnis.
Tak lama setelah dukungan mengalir, salah satu perusahaan Bakrie Group, PT Minarak Lapindo Jaya, mengajukan restrukturisasi pembayaran dana talangan penanganan dampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Saya menduga ini memiliki keterkaitan," kata fungsionaris DPP Partai Golkar, Barita Richy Tobing, kepada wartawan, Sabtu (13/10).
Namun tidak serta-merta permintaan Minarak Lapindo Jaya dikabulkan. Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan.
Barita yang juga Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DKI Jakarta mengapresiasi sikap pemerintah tersebut. Audit ditegaskannya sangat diperlukan guna mengetahui apakah Minarak Lapindo benar-benar tidak memiliki kemampuan maksimal melunasi kewajiban dana talangan hingga batas waktu yang telah ditentukan.
"Ini merupakan langkah prudent karena menggunakan uang rakyat. Kami mendukung hal tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut dia meminta Presiden Jokowi untuk tetap waspada dengan dukungan Ical semata-mata untuk kepentingan mendompoleng APBN.
"Jika terjadi hal ini akan membuat blunder dan berpotensi menjadi
back fire. Membahayakan Jokowi dan Nawa Cita Jilid II," jelasnya.
Barita juga meminta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengawasi manuver Ical Cs dengan ketat. Harus bisa dipastikan tidak ada keterkaitan antara dukungan dengan restrukturisasi pembayaran dana talangan penanganan dampak lumpur Lapindo.
"Jika terjadi, ini sungguh berbahaya," pungkasnya.
[dem]
